Kongres XXIII Notaris Indonesia

Notaris Indonesia Mesti Lebih Kredibel dan Terbuka

MKN Pusat dan MKN Wilayah diisi tujuh anggota yang terdiri dari unsur, yakni dua pemerintah, tiga notaris, dan dua akademisi atau ahli.

Notaris Indonesia Mesti Lebih Kredibel dan Terbuka - kemenkumham_20160922_194637.jpg
TRIBUN TIMUR/ FAHRIZAL SYAM
Inspektur Jenderal Administrasi dan Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI, Aidir Amin Daud, Kamis (22/9/2016) petang.
Notaris Indonesia Mesti Lebih Kredibel dan Terbuka - kongres-notaris-di-makassar.jpg
TRIBUN-TIMUR.COM/CITIZEN REPORTER
Risbert Sulaeman ; Majelis Kehormatan PP INI
Notaris Indonesia Mesti Lebih Kredibel dan Terbuka - zun_nur_fauziyah.jpg
dok_tribun-timur/thamzil
Zun_Nur_Fauziyah

MAKASSAR, TRIBUN -- Mulai Selasa (30/4/2019) hingga Rabu (1/5/2019) besok, Makassar jadi "Kota Notaris".

Sekitar 2.800 notaris dari 500-an kabupaten/kota di 34 provinsi mengikuti Kongres XXIII Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Seremoni pembukaan kongres oleh Presiden Joko Widodo sudah digelar di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (24/4/2019) lalu.

Selain memilih Ketua Umum Pengurus Pusat INI periode 2019-2022, institusi pengambilan keputusan tertinggi profesi kenotariatan ini juga mengevalusi kinerja dan etika profesi mereka, menyusun program kerja berkala.

Baca: Kongres Notaris Indonesia di Makassar, Jokowi: Jangan Seperti Pilpres Sebulan Baru Ketahuan Menang

Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Dr Aidir Amin Daud MH, berharap kongres kali ini betul-betul memilih ketua, pengurus, majelis kehormatan notaris yang kredibel.

"Waktu saya menjabat dirjen AHU (kemenkum HAM) sudah ada lebih 11 ribu notaris di Indonesia. Tak dipungkiri banyak laporan pelanggaran etik oleh oknum notaris yang menyeret profesi ini, jika tak bisa memilih dewan kehormatan yang kredibel, profesi mulia ini bisa tercemar," kata Aidir kepada Tribun, Senin (29/4/2019) di Jakarta.

Doktor hukum dari Unhas ini berharap kongres kali ini bisa memilih kepengurusan baru yang lebih kuat.

Ia juga menyatakan meskipun UU dan Pemerintah telah menetapkan MPPN dan MKN hingga ke tingkat daerah, tetapi kongres juga harus menetapkan dan memilih Dewan Kehormatan INI — yang kuat dan tegas.

Agar pengawasan notaris bisa lebih berjalan baik. Terutama menghukum oknum notaris yang tidak benar.

Kini Aidir menjabat penasihat menteri hukum dan HAM, staf ahli Menteri PAN-RB.

Halaman
123
Penulis: Saldy Irawan
Editor: Hasrul
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved