Ibu Kota Negara Bakal Dipindahkan ke Makassar? Ternyata Selama Ini Waktu Dibutuhkan, Tak Bisa Cepat

TRIBUN-TIMUR.COM - Ibu Kota negara bakal dipindahkan ke Makassar, ternyata selama ini waktu dibutuhkan, tak bisa cepat.

Waktu dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota negara, belajar dari negara lain.

Gagasan pemindahan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta, yang dinilai tidak lagi layak menjadi pusat pemerintahan, senantiasa muncul di setiap era presiden, tetapi kali ini gagasan itu mendapat dorongan segar setelah dibahas di tingkat rapat kabinet terbatas pada Senin (29/4/2019).

Rapat terbatas itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi yang mengakui pemindahan ibu kota bukanlah tugas mudah.

"Tapi saya meyakini insyaallah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik, maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," kata presiden.

Di masa pemerintahannya, ia pertama kali memunculkan ide pemindahan ibu kota pada April 2017.

Ketika itu presiden memerintahkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, untuk mengkaji ide yang diakuinya memang sudah lama ada bahkan sejak era Presiden Soekarno.

Berikut sejumlah hal penting terkait dengan rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta:

Kriteria calon ibu kota

Meski kriteria sebuah ibu kota tergantung pada kondisi masing-masing negara, yang utama adalah syarat fisik.

"Syarat fisiknya yang penting tersedia lahan yang cukup luas untuk menampung kegiatan pusat pemerintahan."

"Dan yang lebih baik adalah di mana lahannya dimiliki negara, sehingga tidak terbentur persoalan pembebasan lahan," jelas dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang juga menjabat sebagai kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Bandung (ITB), Wilmar A. Salim.

Pemerintah sejauh ini belum bersedia mengumumkan nama-nama calon ibu kota baru. Ini bisa dimengerti antara lain untuk mencegah harga tanah langsung meroket.

Akan tetapi dalam wacana pemindahan ibu kota, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya telah beberapa kali disebut.

Bahkan kota tersebut telah disebut oleh presiden pertama Indonesia pada periode 1957-1958.

Masih terkait dengan syarat fisik, menurut Wilmar A Salim, calon ibu kota negara juga tidak boleh di lokasi yang rawan bencana.

"Selain itu biasanya ibu kota baru dibangun di daerah pedalaman atau di tengah wilayah negara karena pertimbangan geografis, keamanan dan politis."

Jadi di manakah ibu kota baru Indonesia seharusnya berada?

"Di Jawa sudah sulit mencari lahan cukup luas yang dimiliki negara. Kemungkinan wilayahnya sesuai kriteria tersebut adalah di Kalimantan dan Sulawesi," tuturnya.

Makassar Jadi Pilihan

Dikutip dari Kompas.com, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan Sulawesi menjadi lokasi Ibu Kota baru.

Hal itu disampaikan Kalla dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

"Ya, Sulawesi dibilang Pak JK," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono kepada wartawan usai ratas.

Menurut Basuki Hadimuljono, ada tiga lokasi yang diusulkan oleh Wapres.

Pertama adalah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Kedua, adalah kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Kedua daerah itu dinilai strategis karena lokasinya berada di tengah Indonesia, baik jika diukur dari barat ke timur dan utara ke selatan.

Namun, kedua daerah itu memiliki kekurangan, yakni cukup rentan terhadap bencana.

"Karena itu ring of fire," kata Basuki Hadimuljono.

Opsi ketiga yang ditawarkan Jusuf Kalla adalah Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Daerah tersebut dinilai tidak rentan terhadap bencana alam karena di luar kawasan cincin api. Namun, lokasinya dinilai terlalu ke selatan.

"Sulawesi kalau tidak mau ring of fire itu Makassar, tapi tidak di tengah," kata Basuki Basuki Hadimuljono.

Menurut Basuki Basuki Hadimuljono, lokasi baru ibu kota ini memang masih akan dikaji lebih dalam pada rapat-rapat selanjutnya.

Selain Sulawesi, menurut Basuki Basuki Hadimuljono, Pulau Kalimantan juga akan menjadi pilihan yang bisa diambil oleh pemerintah.

"Paling aman Kalimantan," ujarnya.

Yang jelas dalam rapat tadi, Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.

Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian dan lembaga.

Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar jakarta, tetapi masih dalam raidus sekitar 50-70 km dari Jakarta.

Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia.

"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang Brodjonegoro.

Berapa lama waktu yang diperlukan?

Dalam rapat kabinet terbatas pada Senin (29/4/2019), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan realisasi pemindahan ibu kota dapat memakan waktu 10 tahun jika melihat pengalaman Brasil dan Kazakhstan.

Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Kewilayahan ITB, Wilmar A. Salim menjelaskan bahwa proses persiapan pemindahan ibu kota negara tergantung pada proses yang dtempuh masing-masing negara.

"Ada proses teknokrasi yang sepertinya sudah dilakukan oleh Bappenas beberapa tahun terakhir. Tapi juga ada proses politik di mana dibutuhkan kesepakatan negara untuk memindahkan ibu kota. Selanjutnya baru bicara proses teknisnya."

Ia mencatat proses pemindahan ibu kota administratif Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw bisa cepat karena hanya melewati proses teknis pembangunan saja.

Apa yang terjadi di Malaysia juga mirip. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Kuala Lumpur ke kota yang memang dibangun sebagai ibu kota, Putrajaya, pada tahun 1999.

"Mereka butuh waktu sekitar empat tahun untuk membangun beberapa gedung pertama. Baru pemindahan ibu kotanya mungkin empat tahun kemudian dan selesainya pembangunan ibu kota secara keseluruhan butuh waktu belasan tahun," Wilmar A. Salim menambahkan.

Pelajaran dari negara lain

Pada tanggal 21 April 1960, Brasil mencatat sejarah baru dengan memindahkan ibu kota negara dari Rio de Janeiro ke Brasilia sebagai ibu kota yang memang dirancang untuk keperluan tersebut.

"Untuk master plan-nya disayembarakan secara internasional untuk mendapatkan desain terbaik. Lalu konstruksi awalnya butuh hampir empat tahun. Dengan desain yang menarik Brasilia dianugerahi status World Heritage oleh UNESCO," kata dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang sekaligus menjabat sebagai kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Kewilayahan ITB, Wilmar A Salim.

Mengapa ibu kota Indonesia harus dipindahkan?

Dalam pemaparannya di rapat kabinet terbatas pada Seni, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut banyak faktor yang membuat DKI Jakarta tidak layak dipertahankan sebagai ibu kota.

Dua yang utama adalah:

Pertama, Jakarta mempunyai persoalan lalu lintas yang kian lama kian padat. Ibu kota Indonesia itu menempati peringkat keempat kota terburuk sedunia berdasarkan kondisi lalu lintas saat sibuk dari 390 kota yang disurvei. Demikian dipaparkan Bambang.

Tentu masalah kemacetan itu menimbulkan kerugian nyata.

"Kerugian ekonomi yang diakibatkan tahun 2013 sebesar Rp56 triliun per tahun, yang kami perkirakan angkanya sekarang sudah mendekati Rp100 triliun per tahun dengan makin beratnya kemacetan di wilayah Jakarta," jelasnya.

Kedua, DKI Jakarta semakin rawan banjir. Sekitar 50% wilayah Jakarta masuk kategori rawan bajir atau memiliki tingkat kerawanan banjir di bawah 10 tahunan.

Kondisi itu jelas membuat Jakarta tidak lagi layak menjadi ibu kota, sebab sebagaimana dikatakan oleh Bambang, idealnya tingkat kerawanan banjir untuk kota besar minimum adalah 50 tahunan.

Ibu kota pemerintahan dan pusat bisnis dipisah?

Ibu kota baru yang diusulkan oleh menteri PPN/Kepala Bappenas hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, sedangkan pusat bisnis akan tetap di Jakarta.

Konsep tersebut sama dengan yang berlaku di Malaysia, ketika pusat pemerintahan dipindahkan ke Putrajaya dan mempertahankan Kuala Lumpur sebagai pusat bisnis.

Demikian juga Myanmar yang memisahkan pusat pemerintahan, Naypyidaw, dan pusat bisnis, di Yangon.

Pemisahan tersebut, kata pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, yang juga merangkap sebagai kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Kewilayahan ITB, Wilmar A. Salim, mempunyai keuntungan seraya mengutip hasil penelitian seorang ahli sosial dan konsultan independen.

"Menurut penelitian Vadim Rossman mengenai pemindahan ibuk ota di beberapa negara di dunia, pemisahan pusat pemerintahan dan bisnis akan lebih efisien karena menjauhkan terjadinya kolusi antara pemerintah dan pelaku bisnis."

Sebagaimana disebut di bagian awal, keinginan memindahkan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke tempat lain sudah lama ada dan keinginan yang belakangan tampak semakin bulat itu diyakini didukung pula oleh kepasitas.

"Secara ekonomi, kita mampu. Dari segi wilayahnya, kita punya. Sekarang memang lebih kepada kemauan politik, mau atau tidak. Saya yakin kalau kita punya kemauan politik, kita mampu menjalani proses pemindahan ibu kota," tutup Wilmar A. Salim.(bbc news indonesia/rohmatin bonasir/kompas.com/ihsanuddin)

Berita ini sebelumnya ditayangkan BBC News Indonesia dengan judul "Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta: Berapa lama waktu yang diperlukan? dan di Kompas.com dengan judul "Wapres Kalla Usul Sulawesi Jadi Lokasi Ibu Kota Baru"