Besok Eks Kadis Koperasi Makassar Dituntut Jaksa, Ini Kata Pengacara Terdakwa

Menurut Kuasa Hukum terdakwa, Syahril Cakkari dalam menghadapi sidang pembacaan tuntutan oleh JPU, tidak ada persiapan khusus.

Besok Eks Kadis Koperasi Makassar Dituntut Jaksa, Ini Kata Pengacara Terdakwa
HANDOVER
Kuasa Hukum terdakwa Gani Sirman, Syahril Cakkari 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR  --Mantan Kepala Dinas Koperasi Pemerintah Kota Makassar, Gani Sirman menghadapi sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (30/4/2019), besok.

Tuntutan itu atas keterlibatanya dalam kasus dugaan korupsi Persediaan Sanggar Kerajinan Lorong-lorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun anggaran 2015/2016.

Gani diduga secara melawan hukum melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD yang seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) UU RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negera.

Terdakwa juga tidak mematuhi etika pengadaan yang harus dipatuhi oleh seorang pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen (PPK) maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Menurut Kuasa Hukum terdakwa, Syahril Cakkari dalam menghadapi sidang pembacaan tuntutan oleh JPU, tidak ada persiapan khusus.

"Kita ikuti saja persidangannya seperti biasa, selama ini kita telah mengkuti proses persidangan sehingga kita sudaj tau bagaimana fakta dan perbuatan masing masing terdakwa," kata Syahrir kepada Tribun, Senin (29/4/2019).

"Kita tunggu saja apa dan bgmana tuntutan jaksa, setelah itu baru kami siapkan pembelaannya nanti," lanjut Syahril.

Diketahui dalam kasus ini tidak hanya mendudukan Gani Sirman. Polisi juga menetapkan terdakwa 
Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, DR M Enra Efni

Mereka ditetapkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel sejak beberapa bulan lalu, tepatnya 2018.

Gani diduga  secara melawan hukum melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD yang seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) UU RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negera.

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Hasrul
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved