Pemilu 2019

Caleg di Wajo Marak Dilapor Politik Uang, Ini Kata Prof Marwan Mas untuk Bawaslu

Pasca pemilihan umum 2019, sejumlah Caleg dilaporkan ke Bawaslu Wajo lantaran diduga melakukan praktik politik uang.

Caleg di Wajo Marak Dilapor Politik Uang, Ini Kata Prof Marwan Mas untuk Bawaslu
TRIBUN TIMUR/ABDUL AZIS
Prof Marwan Mas 

TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Pasca pemilihan umum 2019, sejumlah calon anggota legislatif di Kabuoaten Wajk dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Wajo lantaran diduga melakukan praktik Politik Uang.

Sedikitnya, ada 3 caleg petahana yang dilapor ke Bawasku Wajo lantaran diduga melakukan politik uang. Yakni AA dari PAN, HA dari Partai Nasdem, dan HM dari PKB.

Menurut guru besar ilmu hukum Universitas Bosowa, Prof Marwan Mas, fenomena itu sebagai imbas dari pemilu dengan sistem proporsional terbuka.

Baca: Bawaslu Gowa Ingatkan Waspadai Praktik Politik Uang Saat PSU

Baca: Update, 24 Penyelenggara Pemilu 2019 di Jeneponto Sakit, Satu Dirujuk ke Makassar

Baca: TPS PSU di Pangkep Bertambah Menjadi 16

"Di mana caleg yang memperoleh suara tertinggi di dapil dari parpol yang akan menduduki kursi yang diperoleh. Persaingan bukan antara caleg parpol yang satu dengan caleg parpol yang lain, tetapi juga antar caleg di internal parpol," katanya kepada Tribun Timur, Jumat (26/4/2019) malam.

Akademisi tersebut berpendapat, sistem tersebutlah yang membuat banyak oknum caleg yang menghalalkan segala cara untuk terpilih, salah satunya dengan melakukan praktek politik uang.

Bahkan, praktek politik uang menjadi budaya saban pemilihan umum dilakukan.

"Praktik politik uang bisa disebut membudaya dalam setiap pemilu, jika politik uang itu terjadi dan dilakukan oleh hampir semua parpol dan terjadi di banyak tempat, tanpa bisa dideteksi dan diproses hukum oleh penyelenggara pemilu," katanya.

Prof Marwan Mas menyebutkan, lembaga pengawas yabg berwenang, dalam hal ini Bawaslu mestinya jemput bola dengan laporan-laporan masyarakat. Sebab, selama ini laporan terkait politik uang terkesan "dibiarkan".

"Jangan ada pembiaran, karena dapat diikuti oleh caleg yang lain dan akhirnya praktik politik uang akan masif atau meluas," katanya.

"Kalau Bawaslu tak berdaya menghadapi tekanan terhadap praktik politik uang, maka itu penakut dan menjatuhkan citra institusi pengawas pemilu yang dilindungi undang-undang," sambungnya.

(TribunWajo.com)

Laporan wartawan Tribun Timur @dari_senja

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

11

()

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved