Staf Ahli Menteri Perindustrian: Sekolah dan Akademi Mesti Sesuai Keperluan Industri

Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Pendidikan Vokasi, Mujiyono mengatakan, saat ini perlu pendidikan vokasi sesuai dengan keperluan industri.

Staf Ahli Menteri Perindustrian: Sekolah dan Akademi Mesti Sesuai Keperluan Industri
Hasim Arfah/Tribun Timur
Perusahaan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengumpulkan para Chief Executive Organization (CEO) Industri di Hotel Claro Makassar, Jl AP Pettarani, Makassar, Sulsel, Kamis (25/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Perusahaan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengumpulkan para Chief Executive Organization (CEO) Industri di Hotel Claro Makassar, Jl AP Pettarani, Makassar, Sulsel, Kamis (25/4/2019).

Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Pendidikan Vokasi, Mujiyono mengatakan, saat ini perlu pendidikan vokasi sesuai dengan keperluan industri.

Baca: Banyak Kepala OPD Tak Hadir, DPRD Sulbar Tunda Rapat Paripurna LKPJ Gubernur

Baca: VIDEO Donor Darah PT GMTD di Pantai Akkarena Makassar

Sehingga, Kementerian Industri membuat akademi.

Salah satunya adalah Akademi Komunitas Industri Manufaktur (AKIM) Bantaeng.

"Kita bikin sekolah sesusai dengan kebutuhan industri, dan pengajar di akademi ini banyak dari pelaku industri," kata Muji.

Baca: Peringati Hari Otoda, Pemda Mamasa Gelar Upacara Bendera

Sementara itu, Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah mengatakan, pemerintah harus bersinergi dengan dunia usaha dan industri

"Untuk mempercepat pembangunan di daerah, khususnya di Sulsel, maka diharapkan seluruh Kepala Daerah harus bersinergi dengan dunia usaha dan industri," katanya.

Menurut Nurdin, sebelum pemerintah daerah bersinergi dengan dunia usaha dan industri, terlebih dahulu menyiapkan SDM yang siap pakai dan political Will dari pemerintah itu sendiri.

Baca: TRIBUNWIKI: Profil Djoko Santoso, Instruksikan Pendukung Prabowo-Sandi Gelar Syukuran di Daerah

"Kita harus merubah pola yang selama ini pemerintah menunggu kedatangan investor, maka saat ini pemerintah harus menjemput pola. Kalau perlu para investor tidak perlu datang beraudiensi dikantor kepala daerah, tapi kepala daerah yang harus mendatangi para investor dikantornya. Sekarang modelnya seperti itu," tegas Nurdin Abdullah.

Halaman
12
Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Hasrul
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved