Pemilu 2019

Kotak Suara Dibuka di Kantor Desa Lero Pinrang, LKP Tuntut Bawaslu Lakukan PSU

Lembaga Kawal Publik (LKP) Kabupaten Pinrang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bawaslu, Jl Bintang, Kecamatan Watang Sawitto, Pinrang

TRIBUN TIMUR/HERY SYAHRULLAH
Lembaga Kawal Publik (LKP) Kabupaten Pinrang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bawaslu, Jl Bintang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Kamis (25/4/2019). 

TRIBUNPINRANG.COM, WATANG SAWITTTO - Lembaga Kawal Publik (LKP) Kabupaten Pinrang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bawaslu, Jl Bintang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Kamis (25/4/2019).

Aksi yang diikuti puluhan massa itu dijaga ketat oleh personel polres Pinrang.

Koordinator Lapangan aksi, Ashari Bahar mengatakan, demonstrasi itu merupakan bentuk protes terhadap kondisi penyelenggaraan pesta demokrasi yang terjadi di kantor Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, yang dianggap telah tercederai.

Baca: Real Count Hari Ini KPU Jeneponto, Prabowo-Sandi Sementara Unggul 79,50 Persen

Baca: Tahanan Kabur dari Rutan Sidrap Ditangkap di Wajo

Baca: Pemilu Berlalu, Ketua MUI Sulbar: Persatuan Jangan Dirusak

"Hal itu dibuktikan dengan adanya pembukaan kotak surat suara yang terjadi pada tanggal 18 April 2019 pada pukul 03:30 Wita," ucapnya.

Berdasar fakta tersebut, ucap Ashari, sangat membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran perundang-udangan Pemilu No 7 tahun 2017.

Dalam aturan itu menyebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat beberapa hal.

"Termasuk soal pembukaan kotak surat suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara," tegasnya

Oleh karena itu, lanjut Ashari, pihaknya mendesak kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang untuk menindaklanjuti kejadian ini sesuai dengan norma dan aturan Pemilu

"Kami juga Meminta kepada Bawaslu untuk menindak tegas para pelaku yang sengaja melakukan pembukaan kotak surat suara, tersebut," jelasnya.

Di sisi lain, tambah Ashari, pihaknya juga meminta kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di desa tempat kejadian tersebut.

"Tuntutan kami ini sesuai Undang-undang Pemilu No 7 Tahun 2017 pasal 372 ayat (2) point a. Terkait hal itu kami minta ketegasan Bawaslu Pinrang,"pungkasnya.

(TribunPinrang.com)

Laporan Wartawan TribunPinrang.com, @herysyahrullah

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

Penulis: Hery Syahrullah
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved