Ini Rekomendasi Dewan untuk Laporan Pertanggungjawaban Bupati Gowa

Rauf mengatakan, LKPJ Bupati Gowa 2018 telah diserahkan pada 26 Maret 2018 lalu. Hal ini merupakan amanat Undang-undang RI bahwa

Ini Rekomendasi Dewan untuk Laporan Pertanggungjawaban Bupati Gowa
ari maryadi/tribungowa.com
Rapat Paripurna Istimewa DPRD Gowa dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Gowa Terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gowa. 

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA - Wakil Bupati Gowa Abd. Rauf Malaganni menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Gowa dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Gowa Terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gowa di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Gowa, Rabu (24/4/2019) sore.

Rauf mengatakan, LKPJ Bupati Gowa 2018 telah diserahkan pada 26 Maret 2018 lalu. Hal ini merupakan amanat Undang-undang RI bahwa sepatutnya kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada DPRD sebagai ukuran untuk mengetahui realisasi keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

"LKPJ ini wajib disampaikan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir," katanya di sela-sela rapat.

Menurutnya, LKPJ Bupati Gowa ini disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah dan merupakan pertanggungjawaban bupati untuk tahun ketiga pada periode rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa 2016-2021.

Dalam LKPJ 2018 ini pun telah dituangkan laporan tahunan yang memuat seluruh program dan kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan prioritas daerah. Termasuk kebijakan pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

"Sekaligus ini dalam rangka tugas dan kewajiban dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Gowa," ujarnya.

LKPJ 2018 ini telah diperiksa dan diteliti oleh panitia khusus (pansus) DPRD yang prosesnya melalui tahapan klarifikasi data ke masing-masing SKPD penanggung jawab urusan. Selain itu juga telah dilakukan rapat koordinasi serta konsultasi yang dilakukan pansus, sehingga menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan.

"Hasil rekomendasi ini akan menjadi bahan perbaikan pada SKPD sebagai penanggungjawab urusan. Sehingga pada akhirnya dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait penyusunan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efesien," ujarnya.

Rauf dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasihnya kepada jajaran DPRD Gowa khususnya pansus yang telah bekerjasama dalam mendorong pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan di Gowa.

Sementara Panitia Pansus Asriadi Asry mengungkapkan, sejumlah rekomendasi ditetapkan DPRD Gowa melalui kajian dan verifikasi pada rapat pansus terlebih dahulu. Rekomendasi ini dimaksudkan untuk semakin memaksimalkan implementasi program-program pemerintahan dalam rangka pembangunan daerah.

Halaman
12
Penulis: Ari Maryadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved