73 TPS di Sulsel Berpotensi PSU, 64 Sudah Pasti

Dalam keterangan persnya di Aula Kantor KPU Sulsel, Jl AP Pettarani Kota Makassar, Misnah mengatakan, selanjutnya KPU ingin menyampaikan

73 TPS di Sulsel Berpotensi PSU, 64 Sudah Pasti
abd azis/tribun-timur.com
Ketua KPU Sulsel Misnah M Attas, Selasa (23/4/2019), dalam keterangan persnya di Aula Kantor KPU Sulsel, Jl AP Pettarani Kota Makassar mengatakan sebanyak 64 TPS di Sulsel dipastikan melakukan PSU 27 April 2019. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 73 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 14 kabupaten/kota se-Sulsel.

"Saat ini kami sudah mengantongi 64 TPS dari Bawaslu (Sulsel) ada yang disampaikan melalui pengawas kecamatan dan ada juga disampaikan melalui Bawaslu kabupaten/kota. Ini yang sudah masuk dan masih berpotensi naik," ungkap Ketua KPU Sulsel Misnah M Attas, Selasa (23/4/2019).

Dalam keterangan persnya di Aula Kantor KPU Sulsel, Jl AP Pettarani Kota Makassar, Misnah mengatakan, selanjutnya KPU ingin menyampaikan bahwa PSU dilaksanakan di 14 kabupaten dan kota, Sabtu (27/4/2019).

"Saat ini kami sedang mengupayakan logistik dan yang belum ada tinggal surat suara. Surat suara ini dicetak oleh Group Gramedia. Kami sangat siap lakukan PSU," tegas Misnah.

Mantan Ketua KPU Makassar itu mengaku KPU pada dasarnya mendorong PSU untuk dijadikan pembelajaran kepada masyarakat. Baik pemilih, penyelenggara tingkat bawa maupun pihak terkait yang kadang-kadang memaksakan kehendak agar diberi kesempatan memilih padahal tidak memenuhi syarat.

"Kita sudah lakukan kajian sehingga ada TPS harus melakukan PSU. 27 April adalah batas PSU dan kami sudah minta Bawaslu untuk segera melapor atau merekomensikan jika masih ada temuan ke KPU Sulsel," jelas Misnah.

"Di Jeneponto sudah ada TPS lakukan PSU, 14 lakukan PSU adalah Barru, Bone, Gowa, Jeneponto, Luwu, Luwu Timur, Makassar, Maros, Palopo, Parepare, Pangkep, Soppeng, Takalar, dan Toraja Utara," ungkap Misnah.

Dia mengatakan bahwa ada banyak alasan dilakukan PSU.

"Jadi ada banyak masalah karena PSU. Ada karena penyelenggara KPPS bermasalah, misalnya memberikan surat suara atau membagian C6 kepada orang-orang yang tidak semestinya berhak mendapatkan C6. Dan itu cuma 1 KPPS bermasalah. Semua KPPS itu kita ganti," jelasnya.

"Tapi mayoritas PSU dilakukan karena ada pemilih yang tidak berhak memilih di TPS itu memaksakan diri mencoblos di TPS itu. Mereka ini tidak punya A5 dan hanya punya KTP tapi tetap saja memaksa untuk memilih, akhirnya di TPS itu dilakukan PSU Kami optimis mendapat 50 persen pemilih di TPS PSU," tambah Misnah.(ziz)

Laporan Wartawan tribuntimur.com/ Abdul Azis Alimuddin

Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved