Pemilu 2019

Bawaslu Dalami Pelanggaran Politik Uang di Lima Daerah

"Sehingga ada minta izin untuk tidak ikut menangani untuk menghindari konflik kepentingan dan ini dibenarkan secara etik," katanya.

Bawaslu Dalami Pelanggaran Politik Uang di Lima Daerah
hasim arfah
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkapkan kasus-kasus yang masih berproses.

Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi mengatakan, sampai saat ini, kasus kasus masih berproses hingga saat ini antara lain; kasus terkait bagi-bagi bibit Jagung dari caleg di Kabupaten Bone, dugaan pembagian kupon sembako di Gowa, dugaan pelanggaran politik uang kasus di Selayar.

Baca: Putar Film Suara April, KPU Wajo Beri Tips Menentukan Pilihan

Satu kasus dugaan politik uang di Sinjai, kepala desa diduga kampanyekan Caleg di Luwu, kasus dugaan politik uang di Enrekang, dugaan penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye di Palopo, dugaan politik uang di Parepare.

Selain itu ada, kasus oknum PKH yang diduga mengkampanyekan Caleg mengajak warga mendukung salah satu Caleg di Sidrap, pendamping keluarga harapan yg menjadi tim sukses di Takalar.

Baca: Hujan Deras, Satu TPS di Palopo Tergenang Air, Bagaimana dengan Kotak Suara Kardus?

Tak hanya itu, ada juga dugaan politik uang salah satu caleg dan ada 2 kasus dugaan politik uang dan anggota BPD sebagai caleg dan pelaksana kampanye di Maros.

"Laporan selain dari warga juga dari peserta atau tim yang melaporkan tim lain, artinya sudah mulai tumbuh kesadaran hukum untuk mengawal proses Pemilu tanpa pelanggaran," katanya, Selasa (16/4/2019).

Menurutnya, jika peserta saling melaporkan maka baik untuk demokrasi ke depan.

Baca: Fathahuddin Lewa Ajak Millenial Tegakkan Demokrasi dengan Tidak Golput

"Sebaliknya berbahaya kalau sesama peserta sepakat melanggar dan tidak saling melaporkan," katanya.

Ia mengatakan, kode etik Bawaslu harus diumumkan atau disampaikan di rapat hubungan tersebut.

"Sehingga ada minta izin untuk tidak ikut menangani untuk menghindari konflik kepentingan dan ini dibenarkan secara etik," katanya. (*)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

Baca: Beredar Hasil Exit Poll Pilpres 2019 di Luar Negeri, Fakta atau Hoax? Baca Penjelasan KPU

Baca: Hasil Quick Count, Hitung Cepat Pilpres 2019 Tayang 15:00 WIB, Jokowi-Maruf / Prabowo-Sandi Menang?

Baca: Juventus vs Ajax, Berikut Prediksi Skor & Jadwal Live Streaming Liga Champions 2019 Dini Hari Nanti

Baca: Caleg Gerindra Diduga Akan Sebar 4.000 Amplop Serangan Fajar, Terkuar Setelah Wakil Bupati Ditangkap

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Hasrul
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved