7000 Sertifikat Tanah Akan Disalurkan di Kabupaten Gowa

Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan kembali menyalurkan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 7.000 sertifikat.

7000 Sertifikat Tanah Akan Disalurkan di Kabupaten Gowa
Humas Pemkab Gowa
Kepala BPN Gowa, Awaluddin memberikan laporan pada rapat evaluasi dan pengarahan PTSL di Baruga Karaeng Pattingalloang. 

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA - Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan kembali menyalurkan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 7.000 sertifikat.

"Target kita itu 10.000 untuk pengukuran namun yang dibagikan sertifikatnya 7.000 di 2019 ini," kata Kepala BPN Gowa, Awaluddin, Selasa (16/4/2019).

Baca: VIDEO: Polisi Minta Masyarakat Gowa Tak Pawai Pasca Perhitungan Suara Pemilu 2019

Baca: Warga Gowa Diminta Tidak Pakai Atribut Kampanye Saat Mencoblos

Awaluddin melanjutkan, 3.000 sisa sertifikat akan diikutikan pada tahun depannya lagi atau 2020 mendatang.

Pengukuran maupun penyaluran sertifikat meliputi beberapa desa/kelurahan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bontomarannu.

"Ada tujuh desa/kelurahan yang akan kita sasar antara lain Bontomanai, Bontoramba, Julubori, Kampili, Toddotoa, Julupamai, dan Julukanaya," tambah Awaluddin.

Sementara Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gowa Muchlis mengaku, PTSL ini sangat memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya agar mendapat kepastian hukum. 

Apalagi sudah adanya peraturan bupati yang menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terhadap program prioritas pusat melalui BPN ini.

Untuk persyaratannya, masyarakat cukup mendaftarkan tanahnya dengan menyerahkan foto copy KTP, KK dan dokumen kepemilikan tanah, serta uang senilai Rp250 ribu untuk biaya operasional PTSL.

"Biaya operasional ini sudah ada dalam Peraturan Bupati (Perbub) nomor 9 Tahun 2018 tentang biaya PTSL dengan peruntukan pengadaan dan penggandaan dokumen, materai, pembuatan pengangkutan dan pematokan, serta biaya operasional, akomodasi dan transportasi petugas," jelasnya.

Muchlis mengatakan, adanya biaya dikarenakan tidak tertanggungnya dalam APBD daerah, sehingga dilakukan pemerataan biaya.

Halaman
12
Penulis: Ari Maryadi
Editor: Munawwarah Ahmad
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved