Warga Protes Lahannya Kena Beton Proyek MRR Makassar, Ini Penjelasan Balai Jalan

Proyek MRR yang menghubungkan antara Jl Perintis Kemerdekaan (depan STMIK Dipanegara) Kecamatan Tamalanrea dengan Jl Dr Leimena

Warga Protes Lahannya Kena Beton Proyek MRR Makassar, Ini Penjelasan Balai Jalan
TRIBUN TIMUR/SALDY
Pintu masuk MRR daearah Jl Dr Leimena, Makasssar, Kamis (11/4/2019) sore 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Proyek Middle Ring Road (MRR) nampaknya tak henti diusik masalah. Setelah kontraktornya dikena sanksi denda 10 persen karena tidak bisa menyelesaikan pengerjaan pada tahun 2018, kini masalah baru kembali muncul satu-persatu.

Proyek MRR yang menghubungkan antara Jl Perintis Kemerdekaan (depan STMIK Dipanegara) Kecamatan Tamalanrea dengan Jl Dr Leimena kecamatan Panakkukang itu, dikerjakan oleh PT Sumber Sari Cipta Marga,

Informasi yang dihimpun tribun-timur.com, ada pihak yang mengklaim bahwa lahannya telah diserobot oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional atas pengerjaan proyek jalan MRR.

Baca: VIDEO: KPU Selayar Distribusikan Logistik Pemilu 2019

Baca: Ini Dua Lokasi yang Dikunjungi Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Takalar

Baca: Kasus Pencurian Empat Celengan Masjid Agung Jeneponto Masuk Tahap Lidik Polisi

Pemilik lahan bahkan belum menerima biaya pembebasan lahan atas pembangunan jalan yang dikerjakan sejak tahun 2014 itu.

Saat dikonfirmasi, kepada penanggungjawab proyek, Kepala Satker Jalan Metropolitan BBPJN XIII Makassar, Marlin Ramli mengatakan klaim oleh warga itu akan dibayarkan tahun 2019 ini.

Ia menyebutkan BBPJN XIII Makassar, tidak memiliki niat untuk menyerobot lahan warga. Hanya saja pada saat pembayaran kepada semua pemilik lahan yang dilalui oleh MRR itu, semua pihak mengaku telah dibayar sehingga pihaknya merasa bahwa tak ada lagi pihak lain merasa di serobot lahannya.

Bahkan, sebelum dilakukan pelaksanaan pengerjaan fisik, telah diumumkan di koran lokal, jika warga yang merasa memiliki bidang lahan yang ada di sekitar MRR kiranya datang untuk memperlihatkan hak kepemilikannya untuk dibayarkan.

Namun meski begitu, baru ini Marlin mengaku bahwa pemilik lahan telah sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh pemerintah.

"Jadi tidak ada masalah, kota sepakat tahun ini dibayarkan. Mereka ikut dengan harga yang ditetapkan pemerintah melalui tim appraisal," ujarnya, saat ditemui di Kantor Metropolitan, Jl Abdul Dg Sirua, Kamis (11/4/2019) sore.

Ia menyebutkan ada dua pemilik lahan yang merasa belum dibayarkan, dan itu akan dibayar tahun ini.

Halaman
123
Penulis: Saldy Irawan
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved