Kasasi Perkara Ketua DPRD Sulbar Ditolak Mahkamah Agung, Ini Kata Kajati

"Sampai sekarang saya belum terima informasi. Nanti kami coba cari tahu," kata mantan Kajati Aceh kepada wartawan, Jumat (12/4/2019).

Kasasi Perkara Ketua DPRD Sulbar Ditolak Mahkamah Agung, Ini Kata Kajati
Hasan Basri/Tribun Timur
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Tarmizi. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Tarmizi mengaku belum mendapat salinan putusan kasasi Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara.

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi APBD Sulawesi Barat 2016 senilai Rp 360 miliar.

Baca: 6 Fakta Mahasiswi Undiksha Ditemukan Tewas di Kamar Kos, Ribut dengan Pacar & Penemu Mayatnya

"Sampai sekarang saya belum terima informasi. Nanti kami coba cari tahu," kata mantan Kajati Aceh kepada wartawan, Jumat (12/4/2019).

Tarmizi belum bisa memberikan komentar lebih jauh atas putusan itu sebelum mendapat salinan putusan  resmi dari Mahkamah Agung.

Berdasarkan informasi putusan yang diperoleh dari website Mahkamah Agung (MA). Putusan ini tertuang dalam amar putusan MA nomor register 582 K/PID.SUS/2019 tanggal 8 April 2019.

Baca: VIDEO Penjelasan Polisi Soal Perempuan Dibunuh di Wisma Benhil, Polisi: Ada 27 Tusukan

Ditolaknya kasasi JPU, maka terdakwa Andi Mappangara bin Damrang, tetap divonis bebas sebagaimana dalam putusan Pengadilan tingkat pertama di Mamuju Sulbar.

Sementara untuk tiga terdakwa lainnya yakni Hamzah Hapati Hasan, Harun dan Munandar Wijaya sampai saat ini belum diketahui perkembanganya.

Sebelumnya, Jaksa mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan keempat unsur pimpinan DPRD Sulbar wajib dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca: Perkuat Pemasaran Online Produk KUMKM Sulsel, Kemenkop Kenalkan Web Blanja.com

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dinilai sangat bertolak belakang dengan tuntutan JPU sebelumnya dengan tuntutan 7 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.

Tuntutan itu sebagaimana pasal yang dijeratkan yakni Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tipikor No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 20 KUHP.

Baca: Founder Inixindo Makassar Ajari Mahasiswa PNUP Bersihkan dan Analisa Dataset

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Hasrul
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved