Pemilu 2019

Kades Bonto Sinjai Mappiare Divonis 4 Bulan Penjara

Pengadilan Negeri (PN) Sinjai memvonis Kepala Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai Mappiare empat bulan penjara

Kades Bonto Sinjai Mappiare Divonis 4 Bulan Penjara
TRIBUN TIMUR/SYAMMSUL BAHRI
Kepala Desa Bonto Sinjai Tengah Mappiare ikuti sidang di PN Sinjai, Kamis (11/4/2019). 

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA - Pengadilan Negeri (PN) Sinjai memvonis Kepala Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai Mappiare empat bulan penjara, Kamis (11/4/2019) siang.

Pengadilan memvonisnya setelah sebelumnya dilaporkan oleh warga ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sinjai mememfasilitasi salah seorang calon anggota legislatif di Sinjai berinisial MR melakukan kegiatan sosialisasi lalu.

Dalam laporan itu Mappiare dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran Pemilu karena memfasilitasi salah seorang caleg di rumah pribadinya melakukan kegiatan kampanye.

Baca: VIDEO: KPU Selayar Distribusikan Logistik Pemilu 2019

Baca: Ini Dua Lokasi yang Dikunjungi Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Takalar

Baca: Kasus Pencurian Empat Celengan Masjid Agung Jeneponto Masuk Tahap Lidik Polisi

Ia dinilai melanggar Pasal 490 UU No 7 Tahun 2017. Yang menyatakan setiap kepala desa yang melakukan tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu peserta kampanye dipidana penjara maskimal 1 tahun dan denda maksimal Rp 12 juta.

"Terdakwa Mapliare bin Sammeng terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada pasal 490 UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan oleh hakim Agung Nugroho Suryo Sulistio menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penjara selama empat bulan penjara dengan masa percobaan selama delapan bulan dan denda sebesar Rp3 juta, subsider dua bulan kurungan," kata Divisi Hukum Bawaslu Sinjai Saifuddin.

Terkait putusan tersebut Mappiare mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Sedang Jaksa Penuntut Umum (JPU) Erfa Basmar dan Juanda Maulud Akbar masih akan memikirkan apakah akan melakukan banding atau tidak.

Saifuddin juga mengatakan bahwa putusan tersebut menjadi contoh buat aparatur lainnya di Sinjai agar tidak melakukan hal yang sama.

Dua kasus lainnya terkait pelanggaran pemilu oleh Bawaslu tidak cukup bukti dan dinyatakan statusnya dihentikan. Kedua kasus itu adalah Salam Dua Jari yang dilakukan oleh Bupati Sinjai A Seto Gadhista Asapa bersama sejumlah kepala dinasnya dan dugaan kampanye Caleg DPR RI Yuliani Paris di Kampus STIPM Sinja. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri @Sambasambahrii

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

Penulis: Samsul Bahri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved