Cegah Korupsi, Inspektorat Sulsel dan TP4D Sosialisasi Dampak Hukum dalam Pengadaan Barang

Menurutnya tim yang dibentuk Kejaksaan ini lebih kepada pencegahan, namun tidak mengesampingkan penindakan.

Cegah Korupsi, Inspektorat Sulsel dan TP4D Sosialisasi Dampak Hukum dalam Pengadaan Barang
Samba/Tribun Sinjai
Suasana koordinasi Inspektorat Sulsel di Swiss Bell Hotel Panakkukang, Jl Adiyaksa, Panakkukang, kota Makassar ini kegiatan ini bertajuk Sosialisasi Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Sulawesi Selatan tahun 2019. 

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, dan mewujudkan program pembangunan yang berkualitas, Inspektorat Sulsel sebagai pengawas internal pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan 120 pejabat pengadaan yang ada di 56 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sulsel.

Baca: Fakta atau Hoax? Viral Surat Suara Sudah Tercoblos di Malaysia, Komentar KPU, Bawaslu dan Polri

Koordinasi yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Panakkukang, Jl Adiyaksa, Panakkukang, kota Makassar ini, bertajuk Sosialisasi Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Sulawesi Selatan tahun 2019.

Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala Inspektorat Sulsel Lutfie Natsir, Kasi TP4D Kejati Sulselbar A Alham, dan Pj Sekda Sulsel Ashari F Radjamilo, serta Kasubag Perencanaan Inspektorat Sulsel Herwin Firmansyah.

Kepala Inspektorat Sulsel, Lutfie Natsir mengatakan kegiatan ini adalah agenda rutin Inspektorat Sulsel sebelum aktivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Sulsel.

Baca: VIDEO: Distribusi Logistik Pemilu 2019, Kapolres Selayar: Jangan Sampai Ada Kotak Suara Salah Alamat

Ia menjelaskan hal ini ia lakukan untuk memastikan agar pengadaan barang dan jasa yang dilakukan OPD sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Apalagi kata Luthfie, Kejaksaan RI melalui Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) telah menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan hukum hingga pelaksanaan pengadaan selesai.

Suasana koordinasi Inspektorat Sulsel di Swiss Bell Hotel Panakkukang, Jl Adiyaksa, Panakkukang, kota Makassar ini kegiatan ini bertajuk Sosialisasi Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Sulawesi Selatan tahun 2019.
Suasana koordinasi Inspektorat Sulsel di Swiss Bell Hotel Panakkukang, Jl Adiyaksa, Panakkukang, kota Makassar ini kegiatan ini bertajuk Sosialisasi Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Sulawesi Selatan tahun 2019. (Samba/Tribun Sinjai)

"Kami sangat mengapresiasi dan hormat terhadap upaya yang dilakukan oleh TP4D dalam meminimalisir terjadinya korupsi di pemerintahan provinsi. Pengawalan Kejaksaan juga tentu mengurangi kekhawatiran terkait dampak hukum," ujarnya.

Baca: Pemkab Gowa Raih Penghargaan Pembangunan Daerah 2019

Adapun syarat pendampingan TP4D, yakni OPD yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Inspektorat untuk diteruskan ke Kejaksaan (tim TP4D).

Ditempat yang sama, Kasi TP4D Kejati Sulselbar A Alham mengatakan hadirnya T4PD ini sebagai bentuk dukungan Kejaksaan dalam percepatan pembangunan didaerah, khususnya program nasional dan strategis dari Pemda itu sendiri.

Menurutnya tim yang dibentuk Kejaksaan ini lebih kepada pencegahan, namun tidak mengesampingkan penindakan.

Baca: TRIBUNWIKI: Kpop Idol BintangThe Producers Roy Kim Diduga Sebarkan Foto Porno, Ini Profilnya

Halaman
12
Penulis: Saldy Irawan
Editor: Hasrul
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved