OJK Ajak Pergadaian Swasta Urus Izin

Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), Zulmi mengatakan, pendaftaran dan perizinan masih stagnan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengingatkan dan mengimbau kepada pelaku usaha pergadaian yang belum terdaftar dan berizin agar segera mengurus perizinannya.

Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), Zulmi mengatakan, pendaftaran dan perizinan masih stagnan, padahal batas waktu pendaftaran berakhir pada (29/6/2019) mendatang.

"Durasi waktu tersebut sebenarnya sangat baik dimanfaatkan oleh pebisnis gadai, sebab setelahnya sudah wajib langsung mengikuti syarat pengajuan izin usaha gadai swasta," kata Zulmi via pesan WhatsApp, Minggu (7/4/2019) malam.

Pihaknya telah membuka pintu peluang bagi pelaku usaha gadai untuk meningkatkan usahanya lewat legalitas yang memberikan keyakinan kepada konsumennya.

"Prospeknya ini sangat bagus. Di Jakarta berlomba-lomba urus perizinan. Dan saya dengar sudah digodok undang-undang Pergadaian. Kalau berlaku tidak ada ampun lagi yang tidak berizin," jelasnya.

Pada 2018, terdapat dua pelaku usaha pergadaian swasta di Sulsel yang telah terdaftar di OJK, yaitu Fiqri Cell dan CV Mitra Aci Global Perkasa (Presiden HP) yang diharapkan segera mengajukan permohonan izin sebagai perusahaan pergadaian.

"Sehingga semakin banyak opsi akses keuangan bagi seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan," katanya.

Sejak berlakunya Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian bertujuan untuk menciptakan usaha pegadaian swasta yang sehat, pihaknya gencar mengidentifikasi usaha gadai swasta.

Kendala yang ditemui, selain karena milik perseorangan, juga soal hitung kesiapan secara komprehensif.

Sebab, setelah terdaftar dan berizin selanjutkan segala aktivitas bisnis akan diawasi OJK. Sehingga membutuhkan SDM dan operasional yang berlebih dari sebelumnya.

Namun di balik pengawasan OJK ini, justru jadi pemantik untuk laju bisnis gadai swasta ke depan.

Operasional akan diawasi dengan harapan masyarakat sudah meyakini lembaga sudah legal sehinggai kemungkinan berbuat buruk itu kecil.

"Kalau berizin kesempatan berkembang semakin besar. Juga terhindar dari peluang pencucian uang. Di depan toko terpampang kantor ini berizin dari OJK," ujar Zulmi.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved