Koordinator Komisi IV BPKN: Pemenuhan Hak Konsumen di Sulsel Masih Lemah

Hal itu menurut Nurul Yakin Setyabudi, dipicu minimnya dukungan pemerintah dalam perlindungan hak-hak konsumen.

Koordinator Komisi IV BPKN: Pemenuhan Hak Konsumen di Sulsel Masih Lemah
muslimin emba/tribun-timur.com
Koordinator Komisi IV Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI) Drs, Nurul Yakin Setyabudi saat ditemui di loby Swissbell Hotel, Makassar, Jumat (6/4/2019) malam. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Koordinator Komisi IV Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI) Drs, Nurul Yakin Setyabudi menyebut, perlindungan konsumen di Indonesia masih sangat rendah.

Hal itu menurut Nurul Yakin Setyabudi, dipicu minimnya dukungan pemerintah dalam perlindungan hak-hak konsumen. Seperti kondisi yang terjadi di Sulsel.

Menurut Budi sapaan karib Nurul Yakin Setyabudi, dari 12 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terbentuk di Sulsel, saat ini hanya menyisahkan dua BPSK.

Baca: Bursa Transfer Liga 1 - Persija Tunggu Hasil Sidang Simic, Mantan Striker PSM Terancam. Klub Lain?

Baca: Ketua DPRD Majene Divonis Bebas, JPU Nilai Hakim Banyak Adopsi Eksepsi Terdakwa

Kedua BPSK itu berlokasi di Kota Pare-pare dan Kota Makassar.

"Monitoring yang saya lakukan di Makassar, sisa dua BPSK yang difungsikan. Ini disebabkan Pemerintah Daerah belum siap menerima BPSK ini, baik karena persoalan postur anggaran yang disediakan maupun kesiapan fasilitas lainnya," kata Budi ditemui di loby Swissbell Hotel, Makassar, Jumat (6/4/2019) malam.

Padahal, Budi menambahkan, pemenuhan hak konsumen telah diatur dalam Undang-Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dimana, dalam Undang-Undang itu telah diatur hak konsumen, mulai dari kenyamanan, keamanan dan keselamatan dan mengkonsumsi barang atau jasa.

"Kondisi ini tentunya merupakan kemunduran dari pemerintah daerah terkait penerapan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah," ujarnya.

Selain minimnya dukungan pemerintah, kata Budi, masayrakat umum juga belum banyak menyadari tentang pemenuhan hak-haknya sebagai konsumen.

Hak konsumen, kata Budi merupakan hak hidup orang banyak. Mulai dari pemenuhan hak atas kebutuhan sandan, pangan dan papan.

"Sandan, pangan dan papan ini terkait kebutuhan manusia, disini negara harus hadir. Olehnya itu butuh penguatan kelembagaan, butuh goodwell dari pemerintah pusat dan daerah, deregulasi dan pendanaan yang memadai sehingga penyelenggaraan konsumen di Sulsel ini makin baik. Karena ini bagian dari pelayanan publik." tegasnya.

Tidak sampai disitu, produsen penyedia pruduk baik makanan maupun jasa juga perlu disadarkan dengan hak-hak konsumen.

Pasalnya, kata dia, jika penyedia produk atau jasa tidak secara sadar memenuhi hak-hak konsumen yang telah diatur dalam UU No 8 Tahun 2009, bisa saja para penyedia produk dan jasa direpotkan dengan adanya konsumen yang melakukan penuntutan atas haknya. (*)

Penulis: Muslimin Emba
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved