Kemenkumham Sulbar Gelar Sosialisasi Layanan Kenotariatan

Kemenkumham Sulawesi Barat, menggelar sosialisasi layanan kenotariatan tentang sistem administrasi dan tata kelola kantor notaris

Kemenkumham Sulbar Gelar Sosialisasi Layanan Kenotariatan
TRIBUN TIMUR/NURHADI
Kemenkumham)Sulawesi Barat, menggelar sosialisasi layanan kenotariatan tentang sistem administrasi dan tata kelola kantor notaris, Kamis (4/4/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Barat atau Sulbar menggelar sosialisasi layanan kenotariatan tentang sistem administrasi dan tata kelola kantor notaris, Kamis (4/4/2019).

Sosialisasi tersebut dalam rangka mewujudkan produk layanan administrasi hukum yang berkepastian.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sri Yuliani di Hotel Pantai Indah Mamuju.

Baca: DPT Pemilu 2019 di Sulbar Bertambah 3.649 Pemilih

Sri Yuliani dalam sambutannya menyampaikan, berdasarkan Permenkumham Nomor 20 tahun 2015, pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM.

Dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Hukum dan HAM inilah, kata dia, maka Kantor Wilayah atas nama Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan pengawasan atas kinerja yang dilakukan oleh Notaris yang ada di wilayah.

"Sebagai bukti keseriusan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam melalukan pengawasan kepada Notaris dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat, kami saat ini sedang mendorong pembentukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Polewali Mandar,"kata Sri.

Dikatakan, keberadaan Majelis Pengawas tidak boleh hanya dipahami sekedar memeriksa administrasi notaris.

Namun, perannya lebih dari itu yaitu mewakili Menteri Hukum dan HAM untuk memastikan produk layanan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar memberikan kepastian hukum.

Turut hadir sebagai narasumber Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat, Lukman Umar, Perwakilan Polda Sulawesi Barat AKBP Yuli Rinawati, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Sulawsi Barat, Minta Jaya Ginting, Kabid Pelayanan Hukum Abdullah dan para Notaris se-Sulawesi Barat. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

(*)
Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved