Soal Korupsi, Wakil Bupati Enrekang Dicecar Pertanyaan di Ruang Sidang

TRIBUN-TRIBUN.COM, MAKASSAR - Wakil Bupati Enrekang, Asman memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk bersaksi dalam kasus dugaan korupsi dana Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Enrekang, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Selasa (02/04/2019).

Asman hadir bersama lima anggota DPRD Enrekang atas nama Mule Ali, Saipul Sapa, Saharuddin,Idris  dan seorang pihak dari Kampus Universitas Merdeka Negeri Malang.

Asman  menjadi saksi untuk tujuh orang terdakwa yakni mantan Ketua DPRD Enrekang Banteng Kadang, Wakil Ketua 1 DPRD Arfan Renggong, Wakil Ketua II Mustiar Rahim.

Serta Sekretaris Dewan (Sekwan), Sangkala Tahir dan tiga penyelenggara proyek Gunawan, Nawir  dan Nurul.

Para terdakwa didakwa korupsi karena tidak memenuhi syarat yang diwajibkan dalam Permendagri, tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD (tidak ada MoU).

Serta tidak ada rekomendasi badiklat kemendagri. Penyelanggaraanya juga tidak penuhi syarat dan tidak memiliki legalitas.

Sehingga kuat dugaan bahwa kegiatan Bimtek Anggota DPRD Enrekang itu hanya fiktif.

Asman dan kelima saksi lainnya yang didudukan secara bersama sama dikursi pesakitan dicecar sejumlah pertanyaan oleh Majelis Hakim Agus Rusianto dan dua hakim anggota lainnya, serta JPu dan pengacara terdakwa.

Saksi ditanyakan seputar masalah kegiatan Bimtek yang dilaksanakan, karena pada saat itu Wakil Bupati Enrekang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Enrekang periode kasus itu berjalan.

Menurut Asman ikut dalam kegiatan Bimtek sebanyak 11 kali. Sebanyak 7 kali pada tahun 2015 dan 4 kali kegiatan Bimtek pada 2016.

"Sebanyak 11 kali. Tapi saya lupa dimana saja tempatnya yang mulia," kata Asman di ruang persidangan. Karena kegiatan diketahui bermasalah pada saat adanya hasil audit BPKP, Asman mengaku telah mengembalikan dana bimtek itu kebagian sekertariat.

Sementara Saharuddin mengaku ikut kegiatan Bimtek sebanyak 12 kali. Tahun 2015 7 kali dan 5 kali pada tahun berikutnya. 

Menurut Saharuddin kegiatan bimtek diikuti dibeberapa daerah.

Seperti di Malang, Jakarta dan Makassar. Dalam melaksanakan kegiatan Bimtek, Saharuddin selalu bersama dengan beberapa anggota DPRD Lainnyam

Senada ditututkan Ali. Kegiatan Bimtek diiukuti sebanyak 12 kali.

Ia juga pernah mengembalikam uang senilai ratusan juta setelah mengetahui Bimtek itu bermasalah

"Saya kembalikan  dua kali  ke bendahara 100 juta lebih. Uang ity saya kembalikan setelah ada hasil audit. Audit itu ada temuan" paparnya.

Pada kegiatan Bimtek DPRD Enrekang diduga telah merugikan uang negara sekitar Rp 3,6 miliar.

Adanya kerugian ini karena Bimtek ini tidak memenuhi syarat yang diwajibkan dalam Permendagri, tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD (tidak ada MoU).

Serta tidak ada rekomendasi badiklat kemendagri. Penyelanggaraanya juga tidak penuhi syarat dan tidak memiliki legalitas.

Sehingga kuat dugaan bahwa kegiatan Bimtek Anggota DPRD Enrekang itu hanya fiktif.

Terdakwa  tidak mengikuti aturan dan surat edaran Pemendagri.

Sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak sah.

Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan anggota DPRD selama dua tahun.

Tahun 2015 ada 24 kegiatan dan semuanya fiktif.

Kemudian 2016 ada 22 kegiatan dan fiktif 13.

Total Bimtek fiktif dilaksakanan 37 paket kegiatan.

Para tersangka diduga melanggar Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang pedoman orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel ditemukan adanya kerugian negara dalam kegiatan bimtek senilai Rp 855.095.650 dari total anggaran kegiatan yang digunakan sebesar Rp 3,6 miliar.

Ada 49 kegiatan Bimtek di tujuh kota di Indonesia dengan menggunakan biaya negara. Diantaranya, Makassar, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bali dan lombok.

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur: