Dapat Dukungan DPRD, Pemprov Sulsel Siap Sterilkan Stadion Mattoanging

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali mendapat dukungan terkait pengambil alihan asset Pemprov Sulsel yang dikuasai 'orang lain'.

Kali ini datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, melalui rapat paripurna di DPRD Sulsel yang dihadiri langsung Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah beserta legislatif di Ruang Sidang DPRD Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Kamis (28/3/2019).

Atas dukungan itu, Biro Asset Pemprov Sulsel pun langsung menjadwal untuk melakukan rapat internal atas dukungan DPRD Sulsel. Sebelumnya Pemprov Sulsel didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Salah satu asset Pemprov Sulsel yang dikuasai oleh pihak lain adalah lahan yang kini dibangun Stadion Mattoanging, Jl Cendrawasih, Makasssar.

"Dengan dukungan DPRD ini tentu suatu hal yang sangat baik bagi Pemprov Sulsel. Merespon dukungan ini, kami langsung menjadwal untuk rapat internal," ujar Kepala Biro Asset Pemprov Sulsel, Hj Nurlina.

Hj Nurlina yang turut hadir dalam rapat paripurna di DPRD Sulsel menyebutkan, bahwa pengambil alihan kembali asset Pemprov Sulsel di Stadion Mattoanging ini dilakukan dengan cara persuasif.

Pemprov Sulsel kata dia, terbuka kepada Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) sebagai pengelola stadion, untuk duduk bersama sebelum asset ini diambil alih oleh Pemprov Sulsel.

Menurutnya lahan Stadion Mattoanging ini secara hukum adalah milik Pemprov Sulsel, hal itu ditandai dengan dokumen sertifikat yang telah dikeluarkan oleh lembaga negara.

"Ini lahan kita, sebanarnya kita bisa saja langsung mengambil alih, tetapi kami memberi kesempatan kepada pihak YOSS untuk duduk bersama sebelum menyerahkan asset ke kami. Intinya pak Gubernur mau asset ini diserahkan dulu, soal pengelolaan nanti kita bicarakan," ujarnya, sembari sebut 2019, Pemprov Sulsel akan mensterilkan pengelolaan yang ada di Stadion Mattoanging.

Berbagai pertimbangan yang membuat Pemprov Sulsel ngotot mengambil alih asset miliknya yang telah di kelola oleh YOSS selama puluhan tahun, diantaranya tidak adanya pendapatan yang diterima Pemprov Sulsel melalui komersialisasi Stadion Matoanging.

Padahal kata dia, Permendagri no 19, dan Perda no 3 tahun 2017 mengatur bahwa asset pemerintah yang dikelola pihak lain harus memberikan retribusi kepada pemerintah.

"Ya jadi apakah disewa atau bagi hasil dan lain lain," Nurlina menambahkan.

Sementara itu, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah mengatakan hal yang sama. Nurdin mengatakan pihaknya akan duduk bersama dengan YOSS sebelum asset ini di ambil alih Pemprov Sulsel.

"Kita harus menata ulang Mattoanging, karena YOSS sudah sekian tahun mengelola itu dan kita juga satu rumpung keluarga kok," katanya.(*)

Laporan wartawan tribun-timur.com, Saldy