Anggota DPRD Sinjai Malas Ngantor, Aktivis Kopel Sinjai: Kurangi Perjalanan Dinas

Wakil Ketua DPRD Sinjai, Jamaluddin Asnawi membenarkan jika kantornya sering sepi karena sejumlah anggota dewan turun ke lapangan.

Anggota DPRD Sinjai Malas Ngantor, Aktivis Kopel Sinjai: Kurangi Perjalanan Dinas
HANDOVER
Kordinator Kopel Sinjai, Ahmad Tang sedang membawa aspirasi ke DPRD lalu dan diterima oleh Ketua DPRD Sinjai Abd Haris Umar lalu. 

TRIBUN-SINJAI.COM, SINJAI UTARA - Aktivis Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Kabupaten Sinjai kembali menyoroti sejumlah anggota DPRD Sinjai yang kerap tidak masuk kantor seperti biasanya.

Kordinator Kopel Sinjai, Ahmad Tang menyayangkan sikap beberapa anggota dewan yang kerap tidak masuk kantor beberapa hari terakhir ini karena melakukan sosialisasi sebagai calon anggota legislatif kembali ke warga.

Menurut Ahmad Tang, kondisi gedung DPRD Sinjai sepi dari aktivitas dewan bukan kali ini saja terjadi. Pada Januari lalu pemandangan yang sama juga ditemui.

"Selain itu anggota DPRD Sinjai yang terhormat mestinya membatasi perjalanan dinas keluar daerah, serta aktifitas yang merupakan kepentingan peribadinya karena ini sudah masuk tahap kampanye dan sosialisasi pileg sementara ada kewajiban yang mereka harus jalankan fungsinya," kata Ahmad Tang, Kamis (28/3/2019).

"Saat sekarang ini sudah masuk dalam tahapan pembahasan LKPJ Bupati sebelumnya, dimana harus membentuk pansus sampai tingkat pembahasan dan evaluasi ini membutuhkan kerja ekstra, ini tidak boleh ditunda-tunda pastinya akan mempengaruhi proses pembahasan lainya," jelas Ahmad Tang.

Menurutnya, gedung DPRD Sinjai yang selalu sepi mestinya tidak boleh terjadi, meskipun tidak ada rapat-rapat yang digelar namun sekiranya ada anggota DPRD yang harus setiap hari kerja ditempat untuk mengantisipasi adanya aspirasi dari masyarakat.

Kopel juga mengkritisi anggota dewan yang kerap melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Aktivis kopel menilai perjalannya mubazir karena belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong kebijakan yang pro rakyat.

Dari pemantauan Kopel pada fungsi legislasi misalnya, belum ada regulasi yang dihasilkan murni inisiatif DPRD. Demikian juga dengan kinerja pengawasan, misalnya pengawasan kebijakan pada program-program kemiskinan di Sinjai.

Kopel menghrapkan masyarakat agar Pileg 17 April 2019 tidak lagi memilih anggota dewan incumbent yang rajin studi banding.

Kopel juga mendesak agar akuntabilitas dan transparansi anggaran perjalanan dinas bagi anggota dewan agar publik tahu apa yang dilakukan dalam perjalanan dinasnya. Disamping itu penegak hukum perlu menyelidiki anggaran perjalanan dinasnya.

Halaman
12
Penulis: Samsul Bahri
Editor: Hasrul
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved