Kajati Sulsel Jemput Ketua DPP Partai Nasdem Surya Paloh Disoroti, Ini Kata Sekjen HMI MPO
Kajati Sulselbar, Tarmizi dalam penjemputan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuai sorotan publik
Penulis: Hasan Basri | Editor: Munawwarah Ahmad
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Tarmizi dalam penjemputan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar terus menuai sorotan publik, Sabtu (23/03/2019),
Kali ini datang dari Sekertaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Najamuddin Arfah.
Kepada Tribun, ia mengaku sikap Kejati dipertontonkan ke masyarakat sangat mencederai kepercayaan (trust) terhadap penegakan hukum di Indonesia khususnya di Sulsel.
"Tentu akan memancing spekulasi publik, karena kapasitas dan kapabilitas penegak hukum yang melekat pada dirinya sebagai Kajati," kata Najamuddin Arfah.
Naja sapaan akrab Sekjen HMI MPO mengemukakan Surya Paloh datang ke Sulawesi Selatan tidak lain adalah dalam rangka safari Politik. Sehingga kehadiran pimpinan Adyaksa ini tentu dipertanyakan oleh publik atas hubungan khusus dan spesial antara keduanya.
Tidak sepantasnya Kajati Sulsel hadir di moment Politik tersebut, karena jabatan Tarmizi merupakan ASN yang harus menjaga netralitas dalam pemilu.
"Ini akan sulit dipertanggungjawabkan secara etis dan moril kepada publik.
Publik kemudian bisa jadi berspekulasi, barangkali ada hubungan khusus dan spesial antara SP dan Kajati," tegas aktivis HMI asal Makassar ini .
Apalagi selama ini kata Dia publik tengah mencurigai seperti ada kedekatan oknum pimpinan partai politik dengan aparat hukum di pusat.
" apakah ini memang menandakan bahwa variable pimpinan partai politik yang dekat dengan aparat hukum, sehingga ada kesan memberikan intervensi dan aksi tebang pilih terjadi di daerah?," tanya Naja.
Termasuk misalnya penegakan hukum di Sulsel. Naja mengaku siapapun, aktifis hingga mahasiswa pun melihat, ada upaya tebang pilih dalam kasus-kasus yang selama ini ditangani kejati.
Oleh karena itu, Naja memimta Kajati perlu melalukan klarifikasi terbuka atas kejadian tersebut. Kajati harus menjelaskan secara jujur kepada publik.
"Tetapi yang pasti, tindakan dan kehadiran kajati tersebut sulit diterima oleh akal sehat dan cenderung merusak trust publik terhadap aparat penegak hukum," tegasnya.
Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :
Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur:
