Begini Progres Pembangunan Makassar New Port
Dalam lawatannya, Budi Karya disambut Gubernuru Sulsel Nurdin Abdullah dan Direktur Pelindo IV Makassar, Farid Padang.
Penulis: Muslimin Emba | Editor: Imam Wahyudi
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, meninjau lansung pembangunan Makassar New Port, di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, utara kota Makassar, Rabu (20/3/2019).
Dalam lawatannya, Budi Karya disambut Gubernuru Sulsel Nurdin Abdullah dan Direktur Pelindo IV Makassar, Farid Padang.
Farid Padang memaparkan, secara total hingga 19 Maret 2019, realisasi fisik pembangunan Makassar New Port Tahap I realisasi agregate-nya sudah mencapai 95,65%. Dengan rincian, Tahap 1 Paket A progressnya sudah 100%, Paket B mencapai 96,19% dan Paket C sudah 85,76%.
"Saat ini, di Tahap I Paket B sedang dilakukan pekerjaan revetment, pengecoran jalur RTGC, pekerjaan perkerasan paving block dan rigid serta pengerukan. Sedangkan di Paket C sedang dilakukan finishing top layer," kata Farid.
Farid menjelaskan, pada Sabtu (16/3/2019), pihaknya kembali mendatangkan delapan unit Rubber Tyred Gantry (RTG) Crane di Makassar New Port (MNP) sebagai salah satu bentuk komitmen yang kuat dari Pelindo IV untuk menunjukkan kepada masyarakat di Indonesia Timur bahwa pelabuhan besar telah hadir.
"Karena saat ini MNP sudah melayani sekitar 50 kapal lebih dan sudah banyak yang meminati pelabuhan baru ini. Sudah banyak perusahaan pelayaran maupun pemilik barang yang sangat interest untuk melakukan kegiatan operasional kapalnya di pelabuhan baru dan hub di Indonesia Timur ini," ujar Farid.
Dengan kedatangan 8 unit RTG Crane, total saat ini MNP memiliki 28 unit alat yang terdiri dari 2 unit Ship to Shoe (STS) Crane, 10 unit RTG Crane, 2 unit Reach Stacker 45 Ton, 1 unit Forklift 32 Ton, 1 unit Forklift 7 Ton dan 12 unit Terminal Tractor.
Menurutnya, 8 unit RTG yang baru didatangkan tersebut untuk percepatan produktivitas baik di lapangan maupun di dermaga.
Hal itu juga menunjukkkan kerja keras Pelindo IV dalam rangka menyukseskan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang sedang disiapkan untuk diresmikan oleh Presiden RI, Joko Widodo.
Sementara, Budi Karya Sumardi mengaku kaget melihat perkembangan Makassar yang tumbuh cukup pesat.
"Saya kaget, apalagi tadi Pak Gubernur bilang bahwa dari yang tadinya kapasitas petikemas di lapangan penumpukan Terminal Petikemas Makassar (TPM) hanya 700.000 TEUs, sekarang sudah lebih dari 1 juta TEUs per tahun," ujarnya.
Progres itu kata Budi, memperlihatkan bahwa Makassar sudah sama sibuknya dengan Surabaya. "Nah oleh karenanya, saya minta kepada Pelindo IV untuk membangun, mereklamasi, melengkapi peralatan-peralatan, melakukan prosedur yang baik, memperhatikan GCG dan juga memperhatikan layanan," ujar Budi Karya.
Artinya, lanjut Budi Karya, yang dulunya harus menunggu tiga hari jadi dua hari, yang dua hari jadi tinggal satu hari untuk proses bongkar muat barang di pelabuhan. Karena dari volume naik.
"Oleh karena itu, Kemenhub mensupport kegiatan yang ada di Makassar ini, apalagi Makassar menjadi hub di Indonesia Timur. Dan secara detail saya juga tahu bahwa Makassar ini produk-produk dalam negerinya, produk-produk pertaniannya unik-unik, ada kakao, kacang mete, rumput laut dan lain sebagainya. Ini pasti membuat kekuatan ekonomi masyarakat di Kawasan Indonesia Timur (KTI) semakin bagus," terangnya.
Budi pun berharap, selain membangun Makassar, Pelindo IV juga harus mengembangkan pelabuhan yang ada di Indonesia bagian timur. Karena tugas dari Pelindo IV bukan hanya membangun MNP tetapi juga bagaimana mendistribusikan barang-barang yang dari Makassar dan KTI ke pelabuhan yang ada di pulau-pulau yang lain, seperti Papua, Maluku, NTT dan lain-lain.
Khusus .engenai tol penghubung Makassar New Port, Budi Karya mengatakan secara planning pihaknya bersama dengan Pemda akan menetapkan bagaimana jalan tol, bagaimana dengan pelabuhan.
"Yang melaksanakan nanti adalah swasta (B to B). Saya minta Pelindo IV untuk mengajukan proposal, mana yang bisa memberikan dukungan kepada Makassar New Port ini. Saya pikir sesatu yang lazim, B to B biasanya lebih lincah daripada dengan pemerintah karena hirarki keputusannya lebih singkat.
Terkait penetapan Makassar sebagai hub internasional, Budi Karya mengatakan pihaknya sudah meminta harus ada satu penataan antara industri, jalan dan kegiatan yang mensupport (Makassar sebagai hub internasional) ini secara terintegrasi.