Jelang Pilpres 2019, Gaji Anggota Polri Naik, Prof Marwan Mas Bilang Begini

Sementara gaji untuk perwira tinggi dengan masa kerja 32 tahun Rp 5.930.800. Ketentuan tersebut mulai berlaku 1 Januari 2019.(Lihat P2p Gaji Polisi).

Jelang Pilpres 2019, Gaji Anggota Polri Naik, Prof Marwan Mas Bilang Begini
TRIBUN TIMUR/SALDY
Akademisi Universitas Bosowa Makassar, Prof Marwan Mas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Kabar gembira untuk Polri! Presiden RI, Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2019 tentang peraturan gaji anggota kepolisian.

Dalam PP Nomor 17 Tahun 2019, tercantum nominal gaji anggota Polri. Dari gaji terendah untuk anggota Polri berpangkat Bayangkara Dua (Bharada) atau Tamtama Tingkat Satu hingga gaji Jenderal dengan masa kerja 32 tahun.

Dalam lampiran PP Nomor 17 Tahun 2019 disebut bahwa gaji Bharada dengan masa kerja 0 senilai Rp 1.643.500.

Baca: Konsep Kantin Kejujuran Hanya Sebatas Angan-angan di Enrekang

Baca: Pasca Kematian Aldama, ATKP Makassar Janji Lakukan Perbaikan

Sementara gaji untuk perwira tinggi dengan masa kerja 32 tahun Rp 5.930.800. Ketentuan tersebut mulai berlaku 1 Januari 2019.(Lihat P2p Gaji Polisi).

Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Unibos Makassar, Prof Marwan Mas, mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan angin baik bagi jajaran kepolisian.

Berikut Ulasannya:

"Ini angin baik bagi jajaran kepolisian atas kenaikan gajinya jelang Pemilu dengan harapan semakin meningkatkan kualitas dan profesionalitas pelaksanaan tugasnya.

Baca: Kapolres Lutra Cup 2019: Baebunta vs Pandak Putra 1-0, Persikarya vs Buangin 0-0

Sebagaimana diketahui bahwa tugas konstitusional Polri ditegaskan dalam Pasal 30 (4) UUD 1945 bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bertugas: melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkam hukum.

Pelaksanaan tugas konstitusional Polri ini selalu saya kumandangkan, sebab mengacu pada praktik pelaksanaan peraturan perundang-undangan selama ini, maka seharusnya dilaksanakan secara runtut dan sistematis.

Oleh karena itu, sebaiknya polisi mendahulukan tugas pencegahan, barulah penindakan, yaitu melindungi, mengayomi, serta melindungi masyarakat. Jika tugas ini sudah dilaksanakan dengan baik, tapi masih saja ada warga melanggar hukum, barulah kemudian dilakukan penindakan yaitu penegakan hukum.

Baca: Terima Fee Rp 200 Juta Hasil Penjualan Lahan Underpass, Eks Pejabat Pemkot Segera Diadili

Begitulah pendekatan polisi sipil yang digagas dalam perpolisian modern, yaitu mendekati masyarakat dengan "pendekatan humanis" agar warga masyarakat menganggap polisi sebagai sahabat, bukan sosok polisi yang dinilai "mencari-cari kesalahan warga masyarakat" lantaran mendahulukan penindakan atau penegakan hukum.

Kecuali memang tertangkap tangan melakukan tindakan kriminal, tetapi tidak dilakukan secara berlebihan karena terikat oleh ketentuan KUHAP. Inilah menurut saya sebagai konsekuensi logis naiknya gaji anggota Polri, agar masyarakat juga merasakan ada peningkatan kualitas dan profesionalitas anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.(*)

Laporan Wartawan tribuntimurcom @abdul-azis-alimuddin

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur:

Baca: VIRAL Video Salmafina Sunan Dugem hingga Pakaian Dalam Terlihat, Putri Sunan Kalijaga Ini Minta Maaf

Baca: TRIBUNWIKI: Dikabarkan Mirip Ayu Dewi, Ini Profil Patricia Gouw

Penulis: Abdul Azis
Editor: Hasrul
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved