Viral di Medsos dan Grup WA, Produk Kondom Bergambar Jokowi-Maruf Amin, TKN Ambil Jalur Hukum?

TRIBUN-TIMUR.C)M - Foto produk kondom dibungkus paket bergambar capres-cawapres 01 Jokowi-Ma'ruf Amin beredar di media sosial dan grup-grup watshapp, Sabtu (9/8/2019).

Relawan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin menyebut gambar-gambar tersebut merupakan bantuk kampanye hitam.

"Paket kondom bergambar Jokowi-Ma'ruf Amin itu fitnah kejam"

"Kami mengutuk keras karena sebagai bentuk kampanye hitam," kata Ketua Bravo-5 Jawa Timur, Ubaidillah Amin, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu (9/3/2019) sore.

Cara-cara kampanye hitam seperti menyebar kondom disebutnya akan merusak tatanan demokrasi.

"Kami berharap aparat polisi mengusut penyebaran kondom itu," terang dia.

Baca: Menangkan Jokowi-Ma’ruf di Jabar, Aksi Massif Terus Dilakukan Sahabat Rakyat Indonesia

Baca: Ini Pertanda Apa? Tabligh Akbar Rencana Dihadiri KH Maruf Amin Sepi, Panitia Terpaksa Lakukan Ini

Meski diserang dengan kampanye hitam, dia yakin, tim kampanye Jokowi tetap akan melakukan kampanye sehat dan menyampaikan narasi positif yang membangun.

"Saya yakin ini sama dengan emak-emak yang berkampanye azan di Karawang dan isu pendidikan agama akan dihilangkan," ujar dia.

Sebelumnya juga sebuah video berisi kampanye hitam beredar di daerah Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam video tersebut, terdapat ibu-ibu yang menyampaikan bahwa pelajaran agama akan dihapus jika Jokowi-Ma'ruf menang. (Kompas.com/Achmad Faizal)

Reaski TKN

Pembuat foto produk kondom bergambar pasangan capres dan cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) dianggap tidak beradab.

Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima menerangkan, cara kampanye seperti itu dengan mencatut foto Jokowi-Ma'ruf di kemasan kondom, sebagai cara yang sungguh keterlaluan.

"Kalau kondom ya sudah keterlaluan, tidak beradab dan bermartabat," terang dia di sela-sela kedinasan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Minggu (10/3/2019).

Lebih lanjut politikus PDI-P itu menekankan, cara tersebut tidak menandakan demokrasi yang selama ini dibangun di Indonesia.