Desakan Pemekaran Kabupaten Balanipa Akan Disuarakan di Istana Negara

Perjuangan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Balanipa yang akan dimekarkan dari Polman kembali menyeruak.

Desakan Pemekaran Kabupaten Balanipa Akan Disuarakan di Istana Negara
TRIBUN TIMUR/EDYATMA JAWI
Forum silaturahim masyarakat di wilayah CDOB Balanipa, di Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Polman, Sabtu (9/3/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, POLMAN -- Perjuangan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Balanipa yang akan dimekarkan dari Kabupaten Polewali Mandar (Polman) kembali menyeruak.

Seluruh unsur masyarakat di kecamatan sasaran calon DOB Kabupaten Balanipa kembali menggodok wacana tersebut melalui forum silaturahim di Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Sabtu (9/3/2019).

Tokoh adat, masyarakat, pemerintah desa, kelurahan hingga pemerintah kecamatan berkumpul di Tinambung membincang wacana tersebut.

Baca: TRIBUNWIKI: Muhammad Hudzaifah Hamzah, Wakil Wajo di Pemimpin Muda Nusantara Strategic Forum 2019

Baca: Dandim 1402 Polmas Tinjau Lokasi Banjir di Batanguru Mamasa

Baca: KPU Gowa Imbau Pemilih Rampungkan Perekaman e-KTP

Rapat itu juga menghadirkan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar. Ia didampingi beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar.

DOB Kabupaten Balanipa ini rencananya menghimpun tujuh kecamatan di Polman. Diantaranya, Kecamatan Balanipa, Tinambung, Limboro, Alu, Luyo, Tubbi Taramanu dan Campalagian.

Ketua Komite Aksi Perjuangan Pembentukan (KAPP) Kabupaten Balanipa, Mujirin menyampaikan, konsolidasi ini akan terus dilakukan. Tujuannya untuk terus mendesak Presiden RI, mencabut moratorium pemekaran wilayah.

Serta mendesak presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (DESERTADA) dan Penataan Daerah (PETADA) menyangkut pemekaran DOB.

Rencananya, perwakilan masyarakat di tujuh kecamatan itu akan bergabung dalam forum nasional di Istana Negara, 21 Maret nanti. Forum itu menghimpun seluruh calon DOB untuk mendesak Presiden menandatangani PP Desertada dan Petada.

"Kita akan ada rapat nasional, forum seluruh Indonesia sampai ke Istana untuk menyuarakan aspirasi secara damai," jelas Mujirin, Sabtu (9/3/2019).

Kata Mujirin, unsur masyarakat yang akan dilibatkan yakni KAPP Kabupaten Balanipa, tokoh adat dan tokoh masyarakat di wilayah calon DOB tersebut. Termasuk pemerintah desa, badan permusyawaratan desa hingga pemerintah daerah.

"Seluruh unsur akan berangkat," katanya.

Selain itu, Mujirin juga berharap, Gubernur Sulbar turut memperjuangkan wacana tersebut. (Tribun Polman.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, @edyatmajaw

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur:
A

A

Penulis: edyatma jawi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved