Rayakan Hari Perempuan Internasional, AIPJ2 dan ICJ Gelar Diskusi

Sementara masyarakat, khususnya perempuan tentunya tidak hanya membutuhkan perlindungan sebatas pada peraturan saja.

Rayakan Hari Perempuan Internasional, AIPJ2 dan ICJ Gelar Diskusi
hasan/tribuntimur.com
Diskusi berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Djemma Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (6/3/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) bersama  Institute of Community Justice (ICJ) menyelenggarakan diskusi dalam  rangka perayaan Hari Perempuan International 2019.

Diskusi berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Djemma Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (6/3/2019), dengan mengangkat tema 'Keseimbangan dalam Perlindungan terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum'.

Baca: Persyaratan dan Cara Daftar Pendamping Sosial PKH 2019: Daftar di Link ssdm.pkh.kemsos.go.id

Menurut Ira Husain Haddede selaku Program Manager ICJ, diskusi  bertujuan untuk mempermuat implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

"Karena selama ini baik aparat penegak hukum sendiri dalam hal ini Kejaksaan, Kepolisian dan Hakim yang memang fokus pada Perma itu, memang belum maksimal dalam implementasinya," sebutnya.

Baca: Rektor Universitas Megarezky Pantau KKN Terpadu di Minasetene Pangkep! Ini Pesan Prof Rusli Ngatimin

Sementara masyarakat, khususnya perempuan tentunya tidak hanya membutuhkan perlindungan sebatas pada peraturan saja, tetapi bagaimana peraturan tersebut diterapkan.

Dalam hal ini adalah bagaimana diterapkan oleh aparat penegak hukum, khususnya Hakim ketika melaksanakan tugasnya; mengadili suatu perkara, dan bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai Perma No. 3/2017 dalam produk yang mereka hasilkan, yaitu putusan.

Baca: Hasil Survei Terbaru Pilpres 2019: Semua Lansir Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Kalah, Lihat Angkanya

"Bagaimana kemudian perempuan yang  berhadapan hukum bisa mendapatkan keadilan  dan perlakuan yang responsif  di sistem peradilan kalau  aturan  itu belum tersosilisasi dengan baik kepada penegak hukum," sebutnya.

Oleh karena itu, melalui dengan diskusi ini mengupas peranan masing-masing pemangku kepentingan. Serta sinergi seperti apa yang bisa dilakukan untuk dapat memberikan perlindungan yang berimbang bagi Perempuan.

Baca: Diskon 50% di Warunk Upnormal Makassar Setiap Hari Kamis, Ini Syaratnya

Terkait dengan Perempuan, setidaknya terdapat tiga jenis perkara yang kental sekali berhubungan dengan Perempuan dan kekerasan berbasis gender, baik Perempuan sebagai korban, ataupun para pihak.

Yaitu  perkara perceraian dan dispensasi perkawinan dalam ranah hukum keluarga, perkara kekerasan seksual dan perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam ranah hukum pidana.

Baca: NA-ASS 6 Bulan Pimpin Sulsel, Ini Penilaian Dosen Ekonomi Asal Selayar

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Hasrul
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved