Menuai Kontroversi, Penerbitan e-KTP untuk WNA Dihentikan Sementara Waktu hingga Pemilu 2019 Selesai

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP untuk Warga Negara Asing akhirnya dihentikan sementara.

Menuai Kontroversi, Penerbitan e-KTP untuk WNA Dihentikan Sementara Waktu hingga Pemilu 2019 Selesai
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
Menuai Kontroversi, Penerbitan e-KTP untuk WNA Dihentikan Sementara Waktu hingga Pemilu 2019 Selesai 

TRIBUN-TIMUR.COM-Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP untuk Warga Negara Asing akhirnya dihentikan sementara.

Hal tersebut menyusul kontroversi di masyarakat atas pemberian e-KTP bagi WNA.

Banyak pihak yang mengkhawatirkan, kepemilikan e-KTP bagi WNA tersebut akan disalahgunakan, terutama jelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2019.

Baca: Kok Bisa WNA Punya e-KTP dan Masuk DPT? Ini Penjelasan Kemendagri dan Bedanya dengan Milik WNI

Baca: Petugas Disdukcapil Luwu Timur Layani Warga Transmigran Rekam e-KTP di Buangin

Baca: TRIBUNWIKI: Tuai Banyak Kontraversi, Ini Serba-serbi Tentang KTP Elektronik di Indonesia

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengaku telah memberikan arahan agar pencetakan e-KTP untuk WNA dilakukan kembali setelah Pemilu 2019 selesai digelar.

Instruksi tersebut merespons beredarnya foto e-KTP WNA asal China dengan domisili di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan disebut terdaftar sebagai pemilih.

Ratusan warga mulai memadati pelayanan jemput bola Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar untuk melakukan perekaman dan pembuatan akta kelahiran di Mall Nipah, Jl Urip Sumoharjo, kota Makassar, Kamis (27/12/2018). Pelayanan ini merupakan gerakan nasional jemput bola perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) serentak di Dinas Dukcapil se-Indonesia, mengingat batas waktu akhir hingga 31 Desember 2018. tribun timur/muhammad abdiwan
Ratusan warga mulai memadati pelayanan jemput bola Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar untuk melakukan perekaman dan pembuatan akta kelahiran di Mall Nipah, Jl Urip Sumoharjo, kota Makassar, Kamis (27/12/2018). Pelayanan ini merupakan gerakan nasional jemput bola perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) serentak di Dinas Dukcapil se-Indonesia, mengingat batas waktu akhir hingga 31 Desember 2018. tribun timur/muhammad abdiwan (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN)

Keputusan Kemendagri tersebut pun mendapat apresiasi dari Anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo.

"Kami memberikan apresiasi kepada Kementerian dalam hal ini adalah pemerintah, yang telah memutuskan bahwa menghentikan pembuatan e-KTP bagi warga negara asing," kata Firman saat diskusi "Polemik e-KTP WNA, Perlukah Perppu?", di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Namun, ia menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri serta Imigrasi perlu mengecek kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Selain itu, KPU dinilai perlu membuat atau menyempurnakan Peraturan KPU (PKPU) terkait e-KTP.

KPU, kata Firman, perlu mempertegas bahwa hanya e-KTP milik WNI yang dapat digunakan untuk mencoblos di pemilu.

Halaman
1234
Editor: Anita Kusuma Wardana
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved