Harga Tiket Pesawat Masih Dikeluhkan, Lion Air Klaim Sesuai Aturan, Kemenhub Sebut karena Low Season

Harga tiket pesawat masih dikeluhkan oleh masyarakat. Masyarakat menganggap harga tiket pesawat di beberapa rute masih dianggap mahal.

Harga Tiket Pesawat Masih Dikeluhkan, Lion Air Klaim Sesuai Aturan, Kemenhub Sebut karena Low Season
Tribunnews
Ilustrasi: Akhirnya Terungkap Alasan Pesawat Lion Air Mendarat Usai 30 Menit di Udara, Pesawat Terbang Lagi 

Setelah masalah ini sampai ke Presiden Joko Widodo, pemerintah tengah mempertimbangkan menghapus Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) untuk avtur.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan usulan penghapusan PPN avtur tersebut telah disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Menurutnya, usulan itu muncul karena PPN dinilai sebagai beban bagi harga avtur sehingga susah turun.

Pengenaan PPN membuat harga avtur di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain.

"Kita tidak terlalu beda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya pajak, kita kena PPN, di mereka tidak kena," ujar Rini usai menemui Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (13/2/2019).

Rini mengatakan, usulan penghapuasan PPN tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Selain itu, pemerintah juga terus mengkaji struktur biaya penjualan avtur.

Namun, terkait kehadiran pihak lain dalam menjual avtur perlu peninjauan terkait infrastruktur.

Pasalnya saat ini penjual avtur satu-satunya di Indonesia yaitu PT Pertamina (Persero) telah melakukan investasi infrastruktur.

"Infrastruktur di dalam, infrastruktur penyimpanan itu semua investasi Pertamina," terang Rini.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance ( Indef), Abra Talattof, memberikan saran bagi pemerintah agar harga tiket pesawat tak membebani masyarakat.

Salah satunya dengan mengurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pertamina saat menjual avtur.

"Pertama, mengkaji mengurangi PPN avtur. Jadi pajak pertambahan avtur di Indonesia 10 persen. Di Singapura 7 persen. Kira-kira bisa enggak Menkeu memberi stimulus untuk PPN avtur dikurangi, minimal kompetitif dengan negara tetangga, supaya harga avturnya bisa lebih murah," ujar Abra saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/2/2019).

Kedua, lanjut Abra, pemerintah juga perlu mengurangi biaya yang dikenakan otoritas bandara kepada Pertamina saat menjual avtur.

"Pungutan itu menyebabkan ada tambahan ongkos buat Pertamina. Di negara lain informasi yang saya dapat itu enggak ada. Solusinya duduk bersama antara stakeholder kira-kira ruang mana yang masih dimungkinkan untuk jadi jalan keluarnya," kata Abra.

Untuk solusi jangka panjangnya, kata Abra, Pertamina harus mengurangi ketergantungan impor minyak.

Sebab, saat ini Pertamina, menurut dia, harus mengimpor 40 persen minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan avtur dalam negeri.

Untuk mengurangi Impor, lanjut Abra, perlu dibangun kilang pengelolaan minyak yang berbasis green energy. Diharapkan, hal tersebut bisa mengurangi impor Pertamina.

"Misalnya dengan minyak kelapa sawit. Supaya impor avtur kita menyusut dan pada akhirnya kita bisa menyediakan harga avtur lebih murah lagi. Poinnya jangan terus merongrong Pertamina," ucapnya.

Maskapai Terapkan Dynamic Pricing

Selain dipicu harga avtur yang lebih mahal, pengamat enerbangan, Arista Atmajati mengatakan saat ini perusahaan maskapai penerbangan tengah menerapkan pola dynamic pricing.

Akibatnya, harga tiket pun dikeluhkan dan menjadi perhatian publik. Dynamic pricing adalah harga produk dan jasa akan bervariasi untuk satu produk dan jasa yang sejenis berdasarkan penentuan harga pada kondisi tertentu.

"Sebetulnya bukan harga naik, tapi memainkan (harga). Namanya dynamic pricing," ungkap Arista ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (12/2/2019).

Arista mengatakan, langkah ini pertama kali diterapkan oleh Garuda Indonesia sebagai maskapai dengan status price leader yang memiliki fasitas full service.

Mereka bisa menentukan sendiri kenaikan harga tiket.

"Dia (Garuda Indonesia) bisa mengutip 100 persen dari harga ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah, berdasarkan Permenhub Nomor 14 Tahun 2016," ujarnya.

Dia menuturkan, langkah maskapai pelat merah itu juga diikuti Lion Air Grup ihwal dyanic pricing.

Sebagai maskapai kelas Low Cost Carrier (LCC), selain kenaikan harga tiket juga ada pengenaan bagasi berbayar.

Penerapan skema maskapai ini hampir secara bersamaan, sehingga terkesan sepekat dan mendadak hingga akhirnya jadi sorotan.

"Rupa-rupanya diikuti Lion Air Grup, jadi kesannya semua naik. Selain itu, Lion Air Grup tambah berani mengenakan bagasi berbayar, hampir berbarengan dengan perubahan dynamic pricing," jelasnya.

Ia menyatakan, apa yang dilakukan perusahaan penerbangan itu memang masih dalam koridor wajar dan tidak menyalahi aturan yakni termaktub dalam Permenhub Nomor 14 Tahun 2016.

Namun, langkah yang dipilih maskapai ini menimbulkan efek domino dan berkepanjangan. Hingga kini terkait harga tiket pesawat yang dinilai masih mahal dibahasan.

"Lion Air Grup selain memainkan dynamic pricing, juga memainkan bagasi berbayar. Itu yang jadi runyam, jadi seolah-olah masyarakat kena dua "rudal", rudal tarif dan rudal bagasi. Jadi rame karena beban masyarakat ada dua," bebernya.

Menurutnya, manajemen maskapai penerbangan mengambil keputusan itu karena karena alasan keuangan. Sebab, sejak dua sampai tiga tahun terakhir kinerja mereka terbilang buruk.

Salah satu cara memperbaikinya ialah menerapkan pola dynamic pricing tersebut.

"Memang rapot keuangan maskapai itu jeblok. Supaya bisnis maskapai ini tidak perang harga, jadi mempertahankan bisnis secara sustainable," tambahnya.

Besarnya market share kedua maskapai ini memberikan dampak besar ke dunia penerbangan Tanah Air, atas kebijakan yang diambil.

Hingga akhirnya polemik soal tarif atau harfa tiket masih hangat dibicarakan.

"Lion Air Group menguasai 55 persen market share di Indonesia. Garuda Indonesia market share-nya 40 persen. Jadi hampir 95 persen naik. Jadi kesannya seperti janjian naik, itu berdampak kepada masyarakat," lanjutnya.

"Pilihannya tinggal maskapai kecil-kecil, seperti AirAsia, XpressAir, TriganaAir, dan lainnya," sebut dia.(*)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

 

Follow juga akun instagram tribun-timur.com:

Editor: Anita Kusuma Wardana
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved