Soal Polemik Perekrutan PPPK di Wajo? Ini Komentar Legislator Wajo

Pendaftaran yang dibuka dalam rentang waktu yang sungguh singkat, serta tak adanya kejelasan formasi yang dibutuhkan menjadi soal.

Soal Polemik Perekrutan PPPK di Wajo? Ini Komentar Legislator Wajo
TRIBUN TIMUR/HARDIANSYAH ABDI GUNAWAN
Sejumlah guru TK/PAUD eks K2 di Kabupaten Wajo menyampaikan aspirasinya di DPRD Kabupaten Wajo, Senin (25/02/2019). 

TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Polemik perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di Kabupaten Wajo menuai polemik.

Setelah sebelumnya sejumlah calon peserta ujian PPPK menggeruduk kantor BKPSDM Kabupaten Wajo pada Kamis (21/02/2019) lalu, sejumlah guru TK/PAUD eks Honorer K2 datang ke Gedung DPRD Kabupaten Wajo, Senin (25/02/2019) kemarin.

Pendaftaran yang dibuka dalam rentang waktu yang sungguh singkat, serta tak adanya kejelasan formasi yang dibutuhkan menjadi soal.

Baca: Tekan Angka Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Ini yang Dilakukan Dinas P3A Jeneponto

Baca: Dikeluhkan, Lubang Jalan di Lau Maros Ditambal

Baca: 37 Ketos Ikuti Seleksi Tulis Esai dan Wawancara di Unhas

Terlebih, salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Wajo sangsi terhadap mampunya APBD Kabupaten Wajo menyokong para PPPK kelak.

"Penerimaan P3K ini pelu ditinjau ulang. Sembari kita menunggu jadwal pembahasan terkait masalah proses penerimaan P3K. Mudah-mudahan dibahas bersama dengan dinas terkait," kata salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Wajo, Andi Gusti Makkarodda, Selasa (26/02/2019).

Andi Gusti Makkarodda yang juga menerima aspirasi guru TK/PAUD kemarin, berharap ada solusi konkret untuk mengakomodir para honorer eks K2. Sebab, ada perbedaan antara ASN dan PPPK.

"P3K kan tidak terima pensiun. Tapi yang perlu dipikirkan, juga kita harus persiapkan anggaran. Pastinya berat kalau cuma pemerintah daerah yang dibebankan. Kenapa harus tahun ini, sementara APBD sudah diketuk palu," katanya.

Pemerimaan PPPK di Kabupaten Wajo membuka kuota 593. Dengan rincian, 554 tenaga pendidik S1, 2 tenaga kesehatan D3, 16 tenaga pertanian S1, dan 21 tenaga pertanian SLTA yang memiliki sertifikat khusus.

Sayangnya, tak ada kualifikasi tertentu terkait tenaga pendidik, yang membuat sejumlah guru TK/PAUD eks K2 merasa tak diakomodir. Sebagaimana yang disampaikan di hadapan anggota DPRD Kabupaten Wajo, kemarin, nyaris seluruh guru TK/PAUD eks K2 telah mendaftar. Namun, di hari ujian, kartu pesertanya pun tak ada.

Artinya, perekrutan PPPK di Kabupaten Wajo tak memiliki kuota untuk guru TK/PAUD. Olehnya, Sekertaris Komisi II DPRD Wajo tersebut pun berharap adalah langkah strategis untuk mengakomodir guru TK/PAUD eks K2 tersebut.

Halaman
12
Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved