Pilpres 2019

Diduga Sebar Kampanye 'Jika Jokowi Terpilih, Tak Ada Lagi Azan', Tiga Emak-emak Resmi Jadi Tersangka

Diduga menyebarkan kampanye hitam terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, tiga emak-emak ditetapkan sebagai tersangka.

Diduga Sebar Kampanye 'Jika Jokowi Terpilih, Tak Ada Lagi Azan', Tiga Emak-emak Resmi Jadi Tersangka
Facebook/Reynold Simanjuntak
Inilah Identitas Emak-emak yang Sebut Tak Ada Lagi Azan Jika Jokowi Terpilih, Simpatisan Siapa? 

TRIBUN-TIMUR.COM-Diduga menyebarkan kampanye hitam terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Maruf Amin, tiga emak-emak ditetapkan sebagai tersangka.

Tiga emak-emak tersebut ditangkap polisi karena menyebut jika Jokowi terpilih kembali, tidak akan ada azan lagi.

Pernyataan tersebut mereka sampaikan melalui Video. Video itu pun viral di media sosial.

Baca: Update Keracunan Massal di Gowa, Polisi Masih Tunggu Hasil Lab Forensik

Baca: TRIBUNWIKI: Profil Peraih Oscar Mahershala Ali, Penganut Ahmadiyah, Lahir dan Besar di Amerika

Baca: Siap-siap, Pendaftaran UTBK Segera Dibuka, Jadi Syarat Wajib Sebelum Daftar SBMPTN 2019

"Kita tetapkan jadi tersangka," Kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Jabar, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (26/2/2019).

Ketiganya yang berasal Karawang yang diketahui berinisial ES, IP dan CW ini diamankan sejak Minggu (24/2/2019).

Penetapan tersangka ketiganya ini berdasarkan dua alat bukti yang telah diperiksa penyidik, yakni video dan ponsel.

Penyidikan terhadap kasus ini akan dilanjutkan di Polres Karawang dengan tetap dibantu dari Ditreskrimsus dan Ditreskrimum Polda Jabar.

Ilustrasi Emak Emak ditangkap polisi.jpg
Ilustrasi Emak Emak ditangkap polisi.jpg (net)

"Sekarang proses penyidikan dilakukan oleh Polres Karawang," katanya.

Menurutnya, ketiga orang ini dikenakan Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 atau pasal 15 UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

"Mekanisme undang-undang pemilu kita ketahui adanya dugaan dilaporkan ke Bawaslu kemudian akan dianalisa dengan tim gakumdu (Penegak Hukum Terpadu)," ucapnya.

Halaman
1234
Editor: Anita Kusuma Wardana
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved