Wakil Bupati Takalar Terima Hasil Kepatuhan Pelayanan Publik 2018 dari Ombudsman

Wakil Bupati Takalar H Achmad Dg Se're S Sos menerima Laporan Hasil Kepatuhan Pelayanan Publik Kabupaten Takalar Tahun 2018 dari ombudsman

Wakil Bupati Takalar Terima Hasil Kepatuhan Pelayanan Publik 2018 dari Ombudsman
Ombudsman
Penyerahan Hasil Survei Kepatuhan Kabupaten Takalar Sesuai UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2018 dari Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulsel kepada Wakil Bupati Takalar, Senin (25/2/2019) di Gedung Pola Kantor Bupati Takalar. 

TRIBUNTAKALAR.COM, PATTALLASSANG - Wakil Bupati Takalar H Achmad Dg Se're S Sos menerima Laporan Hasil Kepatuhan Pelayanan Publik Kabupaten Takalar Tahun 2018 dari ombudsman di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Sulsel, Senin (25/2/2019).

Wabup Takalar berharap kehadiran Ombudsman di Takalar dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan pelayanan publik.

Ia juga berharap agar ke depan pelayanan publik yang pemerintah daerah ambil sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga tidak melanggar aturan.

Baca: BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Toraja Utara Beri Santunan Kematian Tenaga Honorer

Baca: Dikeluhkan, Lubang Jalan di Maccopa Maros Sudah Ditambal

Baca: Unjukrasa depan Unismuh Makassar, SMI Sebut Cebong dan Kampret Gaya Politik Borjuasi

Salah satu pelayanan publik yang di anggap cukup rentan, menurut Wakil Bupati Takalar, terkait bidang pendidikan. Saat ini masih terdapat beberapa sekolah yang bersengketa soal kepemilikan lahan.

"Kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Takalar, saya harap agar betul-betul memahami kegiatan ini sehingga di masa pemerintahan H Syamsari Kitta dan H Achmad Dg Se're tidak lagi bersentuhan dengan Ombudsman. Minimal ada solusi antara masyarakat dengan pemerintah," harap Wabup Takalar.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Muslimin B Putra S Pt menyampaikan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja dan berpartisipasi dalam peningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Takalar.

Ia juga menjelaskan kalau Ombudsman akan meningkatkan kerjasama dengan Kabupaten Takalar agar ke depan bisa mendapat sertifikat kepatuhan tingkat yang paling tinggi yaitu zona hijau

Pemerintah Daerah yang mendapatkan zona hijau akan mendapatkan Ombudsman Awards dari Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta.

"Variabel-variabel yang disurvei mulai dari standar pelayanan, kantor pelayanan, sarana pendukung seperti meja pelayanan dan ruang pelayanan tapi inti dari standar pelayanan adalah adanya standar waktu, standar persyaratan dan standar biaya meskipun ada layanan yang gratis tetap dicantumkan sebagai syarat pemenuhan standar layanan," jelas Ketua Tim Ombudsman.

Lebih jauh, Muslimin berharap kabupaten Takalar dapat meraih kembali kejayaannya sebagai pelopor pelayanan publik di Indonesia melalui layanan Sitem Informasi Manajemen Satu Atap (SIMTAP) beberapa tahun yang lalu.

Halaman
12
Penulis: Muh Syahrul Padli
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved