Soal Pengakuan Sudirman Said, Benarkah Diam-diam Temui Bos Freeport? Presiden Jokowi: Ya Biasalah

Soal Pengakuan Sudirman Said, Benarkah Diam-diam Temui Bos Freeport? Presiden Jokowi: Ya Biasalah

TRIBUN-TIMUR.COM-Mantan Menteri ESDM yang dipecat Presiden Joko Widodo membuat sebuah pengakuan.

Sudirman Said yang kini menjabat sebagai Direktur Materi dan Debat Tim Prabowo-Sandiag itu mengungkapkan adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan bos Freeport McMoran James F Moffet.

Sudirman mengaku, dalam pertemuan rahasia itu disebut menyepakati soal surat 7 Oktober 2015 atau surat yang disebut sebagai cikal bakal perpanjangan izin PT Freeport Indonesia. 

Baca: VIDEO VIRAL Camat se-Makassar Dukung Jokowi-Maruf, SYL: Selfi-selfie ji itu Kodong!

Baca: Camat se-Makassar Pendukung Jokowi-Maruf Ramai-ramai Bungkam

Baca: Pena 98 Sebar Puluhan Spanduk di Makassar Terkait Freeport

“Surat 7 Oktober 2015. Jadi surat itu seolah-olah saya yang memberikan perpanjangan izin, itu persepsi publik,” kata Sudirman dalam diskusi yang diselenggarakan Institut Harkat Negeri, Jakarta, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (20/2/2019).

Sudirman kemudian menceritakan kronologi pertemuan antara Jokowi dan bos besar Freeport itu. 

Sehari sebelum diterbitkannya surat perpanjangan, yakni pada 6 Oktober 2015, Sudirman mengaku ditelepon ajudan presiden untuk datang ke Istana. Namun, ia tidak diberi tahu tujuan Presiden memanggilnya.

"Kira-kira pukul 08.30 WIB, saya datang dari rumah, duduk sekitar 5, 10 menit, langsung masuk ke ruang kerja Pak Presiden," katanya.

Sudirman bercerita, sebelum masuk ke ruang kerja Jokowi, ia dibisiki ajudan presiden untuk menganggap bahwa pertemuan tersebut seolah-olah tak pernah ada.

Menurut Sudirman, Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Negara yang mencatat setiap jadwal Presiden pun tak diundang.

"Sebelum masuk ke ruang kerja, saya dibisiki aspri (asisten presiden), 'Pak menteri pertemuan ini tidak ada'. Saya ungkap ini karena ini hak publik untuk mengetahui di balik keputusan ini. Jadi bahkan Setneg tidak tahu, Setkab tidak tahu," katanya.

Ia pun menuruti pesan yang disampaikan asisten pribadi Presiden tersebut.

Saat masuk ke ruangan, Sudirman merasa sangat kaget. Itu lantaran di ruangan tersebut sudah ada James R Moffet yang saat itu adalah bos Freeport McMoran Inc.

“Tidak panjang lebar Presiden (Jokowi) mengatakan, 'Tolong disiapkan surat seperti apa yang diperlukan. Kira-kira kita ini menjaga kelangsungan investasi, nanti dibicarakan setelah pertemuan ini'. Baik,” kata Sudirman.

Di pertemuan itu, Moffet menyampaikan draf tentang kelangsungan investasi PT Freeport di Indonesia.

Namun, Sudirman tak setuju draf itu. Dia pun memilih membuat draf yang dianggap akan lebih menguntungkan Indonesia.

“Saya bilang ke Moffet bukan begini cara saya kerja. Kalau saya ikuti drafmu, akan ada preseden negara didikte oleh korporasi. Dan saya akan buat draf yang melindungi kepentingan republik," katanya.

Draf yang dibuat Sudirman diperlihatkan kepada Presiden Jokowi. 

“Saya katakan (ke Presiden) drafnya seperti ini dan saya belum tanda tangan. Bapak dan ibu tahu komentar Presiden apa? Presiden mengatakan, lho begini saja sudah mau. Kalau mau lebih kuat, ya diberi saja,” katanya.

Sudirman mengatakan, dengan cerita tersebut, artinya surat 7 Oktober 2015 itu bukan inisiatif dirinya, melainkan atas perintah Presiden Jokowi. “Jadi draf yang saya punya ini aman tidak merusak,” kata Sudirman.

Jokowi Membantah

Ditemui terpisah, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) membantah tudingan yang disampaikan oleh Sudirman Said.

Meski begitu Jokowi mengakui sempat beberapa kali bertemu dengan Presiden Freeport McMoran Inc James R Moffet di Indonesia.

Jokowi pun mengakui pertemuan tersebut untuk memperpanjang izin operasional Freeport di Indonesia.

Namun, Jokowi mengungkapkan sejak awal pertemuan tersebut ditujukan untuk menguasai 51 persen saham Freeport.

"Ya perpanjangan. Dia kan minta perpanjangan. Pertemuan bolak-balik memang yang diminta perpanjangan, terus apa?" ungkap Jokowi saat ditemui di Hotel El Royale, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

"Ya kita ini kan diminta untuk perpanjangan, diminta untuk itu. Tapi sejak awal saya sampaikan, bahwa kita memiliki keinginan itu (untuk menguasai 51 persen saham), masa enggak boleh," ujar Jokowi.

Ia pun meminta pertemuan tersebut tak perlu dibesar-besarkan karena dirinya terbiasa menemui pengusaha.

"Ya biasalah. Ketemu dengan pengusaha ya biasa saja, ketemu konglomerat biasa saja, ketemu yang sekarang (bos Freeport) biasa saja," tutur Jokowi.

Profil Sudirman Said

Sudirman Said lahir di Brebes, 16 April 1963. Dia memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan bisnys. 

Kendati demikian, Sudirman adalah aktivitis anti korupsi.

Puncaknya, ia diberi tugas membenahi kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam beraktivitas sebagai aktivis anti korupsi, Sudirman Said lebih banyak menyoal transparansi keuangan sebuah lembaga atau instansi.

Sudirman menjadi aktivis korupsi dimulai mendirikan beberapa organisasi anti korupsi.

Organisasi yang didirikan Sudirman Said, antara lain Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dan Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) (2000).

Lembaga ini menuntut perilaku yang bersih dalam mengelola keuangan negara dan perusahaan.

Berkat aktif di dunia ini, Sudirman juga diminta untuk mengelola perusahaan. B

eberapa perusahaan yang dikelola berkaitan pertambangan, energi, minyak, dan gas.

Ia lebih banyak mendapat tugas untuk membenahi budaya korupsi, dan meningkatan produktivitas, dan keuntungan bisnis melalui pengelohan keuangan yang bersih.

Sikap tersebut dilaksanakan tidak hanya di corperate, tapi juga di instansi pemerintah.

Hal itu dibuktikan saat ia diminta menangani Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, 2005-2007.

Dia membentuk Satuan Anti Korupsi (SAK) yang bertugas mendidik semua pemangku kepentingan di Aceh dan Nias pasca Tsunami.

Sudirman menjelaskan bahwa BRR telah membatalkan tender proyek bermasalah senilai 157 miliar rupiah.

Berbekal menangani anti korupsi di sektor privat dan publik membuat kariernya cemerlang.

Presiden terpilih Joko Widodo meminta Sudirman membereskan kementerian yang diduga subur lahan korupsi.

Sudirman Said dipilih menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Kabinet Kerja 2014-2019.

Tapi dalam menjalani tugasnya, Sudirman tak sampai selesai.

Ia terkena reshuffle kabinet pada 27 Juli 2016. Presiden Jokowi mengangkat Arcandra Tahar sebagai penggantinya.

Tak lama setelah itu, pada 2018, Sudirman Said dicalonkan Partai Gerindra untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah.

Ia berpasangan dengan Ida Fauziyah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kedua pasangan ini diusung oleh Gerindra, PKB, PAN, dan PKS. 

PENDIDIKAN

• S1, Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta,1990
• S2, Master Bidang Administrasi Bisnis dari Universitas George Washington, Amerika Serikat, 1994

KARIER

• Pendiri Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) (2000)
• Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) 2001
• Direktur Keuangan & Admin, PT. Petrokimia Nusantara Interindo, 2003-2005.
• Pendorong BPK audit Dana Pemilu 2004
• Deputi Kepala Badan Pelaksana Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nia, Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, 2005-2007
• Staf Ahli Direktur Utama PT Pertamina, 2007-2008
• Direktur Human Capital di Petrosea, 2009-2010
• Executive Director Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit 2013
• Wakil Presiden Direktur PT Petrosea Tbk, 2013
• Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Kedinasan (Ikanas) Keuangan-STAN periode 2013-2016
• Direktur Utama PT Pindad, 4 Juni 2014
• Dewan Pengurus Nasional, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
• Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI 2014-2016

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Follow juga akun instagram tribun-timur.com:

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Sudirman Said Bongkar Pertemuan Antara Jokowi dan Bos Freeport yang Harusnya Dianggap Tak Ada, http://wartakota.tribunnews.com/2019/02/21/sudirman-said-bongkar-pertemuan-antara-jokowi-dan-bos-freeport-yang-harusnya-dianggap-tak-ada?page=all.

Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw