Koordinator TEPI: Pelanggaran Pemilu Rentan Terjadi Pada Proses Pemungutan Suara
Menurut Jeiry, tahapan Pemilu 2019 itu panjang namun hanya untuk memfasilitasi proses sampai pada hari H
Penulis: Semuel Mesakaraeng | Editor: Suryana Anas
lihat foto
TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Kecurangan pemilihan umum (Pemilu) rentan terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan.
Hal itu disebutkan Koordinator Komite Pemantau Pemilihan Indonesia (TEPI), Jeiry Sumampow, saat dikonfirmasi usai menghadiri diskusi publik, yang diselenggarakan Bawaslu mamasa, di Hotel Matana 2, Kamis (21/2/2019).
Menurut Jeiry, tahapan Pemilu itu panjang, namun hanya untuk memfasilitasi proses sampai pada hari H.
Baca: Lulus CPNS 2013, Tapi NIP Belum Keluar, Guru Datangi Ketua DPRD Wajo
Baca: Bawaslu Bantaeng Butuh Delapan Pegawai Pemerintah Non PNS
Baca: Bawaslu Toraja Utara Bakal Copot Billboard Caleg Depan Kantor BRI Rantepao
Di balik itu, menjadi hal yang sangat penting adalah di hari H, yaitu proses pemungutan dan penghitungan suara.
"Di situlah titik puncak dari proses pemilu itu," sebutnya.
Kerawanan pelanggaran pemilu ada pada proses pungut dan hitung suara, hal itu disebabkan karena semua konsentrasi peserta pemilu ada di hari H itu.
"Misalnya, menjelang hari H, kerawanan terjadi politik uang," tuturnya.
Selain itu, pelanggaran pemilu juga rawan terjadi pada pelaksanaan rekapitulasi.
"Pada proses rekapitulasi itu rawan terjadi suap karena suara itu bisa dimanipulasi dalam rekapitulasi," kata Jeiry.
Untuk meminimalisir kecurangan pemilu, disebutkan Jeiry, dibutuhkan langkah profesional dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU.
Selain itu, juga mendorong pengawas pemilu untuk lebih maksimal dan fokus, terhadap suara masyarakat.
"Kita ingin, suara masyarakat ini tidak dimanipulasi," sebut dia.
Lebih jauh dijelaskan Jeiry, berkaca pada proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mamasa beberapa waltu lalu, pelanggaran yang cukup menonjol adalah money politik.
Menurutnya, salah satu tantangan potensi kecurangan di Mamasa adalah money politik.
Hal itu disebabkan karena masih banyak wilayah di Kabupaten Mamasa yang sulit untuk dijangkau.
"Semakin sulit daerah itu, maka tingkat kecurangannya makin tinggi, karena proses pengawasannya juga akan sangat terbatas," jelasnya.
Jeiry menambahkan, sebaiknya Bawaslu Mamasa membuat mapping kerawanan kecurangan pemilu.
"Misalnya kecamatan mana saja yang rawan terjadi kecurangan dan desa mana yang berpotensi," tambahnya.
"Dari mapping itu, Bawaslu bisa memfokuskan pengawasan di titik kerawanan itu," lanjutnya.
Laporan Wartawan @rxta_sammy
Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :
Follow juga akun instagram tribun-timur.com:
