KPPU Endus Persekongkolan 2 Paket Tender Jalan di Bantaeng, Tahun Anggaran 2017 dan 2018

Sidang Perkara KPPU terhadap dugaan persekongkolan pada dua paket tender jalan di berlangsung di Ruang Sidang KPPU Makassar

KPPU Endus Persekongkolan 2 Paket Tender Jalan di Bantaeng, Tahun Anggaran 2017 dan 2018
KPPU
Anggota Majelis Guntur S Saragih, memberi keterangan pers usai Sidang Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap dugaan persekongkolan pada dua paket tender jalan di Kabupaten Bantaeng berlangsung di Ruang Sidang KPPU Kantor Perwakilan Daerah Jl Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (19/2/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Sidang Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap dugaan persekongkolan pada dua paket tender jalan di Kabupaten Bantaeng berlangsung di Ruang Sidang KPPU Kantor Perwakilan Daerah Jl Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (19/2/2019).

Bertindak sebagai Ketua Majelis, Yudi Hidayat didampingi dua Anggota Majelis, Dinni Melanie dan Guntur S Saragih.

Ketua majelis membacakan dan penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dari Investigator KPPU Muhammad Nur Rofiq, Birowo Karnan, dan Rumondang Nainggolan.

Baca: Gerhana Bulan & Supermoon Malam ini: Cerita Gerhana Bulan di Zaman Rasulullah dan Anjuran Ibadah

Baca: Fenomena Supermoon, Air Laut Akan Naik di Pesisir Makassar

Baca: Polres Maros Intai Penyalur Bansos, Jika Salah Sasaran Pelaku Dapat Ganjaran

Ini mengenai Perkara No 16/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 terkait Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bateballa-Jatia CS pada Satker Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017.

"Para terlapor adalah PT Agung Perdana Bulukumba, PT Yunita Putri Tunggal, dan PT Nurul Ilham Pratama. Dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No 5/1999 dengan nilai HPS Rp 44.413.000.000," kata Guntur S Saragih usai sidang dalam siaran pers KPPU Makassar, Selasa (19/2/2019).

Selain itu, perkara No. 17/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No 5/1999 terkait Tender Peningkatan Jalan Kampung Bakarra-Sabbannyang pada Satker Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara yang menangani Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 dengan nilai HPS Rp. 32.303.000.000,-, dipimpin Majelis Komisi yaitu Dinni Melanie selaku Ketua Majelis, Yudi Hidayat dan Guntur S Saragih keduanya selaku Anggota Majelis.

Sedangkan sidang perkara tersebut akan berhadapan Investigator Penuntut, yaitu Muhammad Nur Rofiq, Birowo Karnan, dan Rumondang Nainggolan, dengan para Terlapor adalah PT Agung Perdana Bulukumba, PT Yunita Putri Tunggal, dan PT Nurul Ilham Pratama.

Dalam LDP terhadap kedua perkara tersebut, Investigator menyampaikan adanya indikasi yang kuat tentang telah terjadinya persekongkolan tender secara horisontal atau antar sesama peserta tender yang menjadi Terlapor dalam perkara ini.

Persekongkolan tersebut dilakukan oleh para Terlapor untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dimana PT Agung Perdana Bulukumba menjadi pemenang dalam paket lelang yang menjadi objek baik dalam Perkara No. 16/KPPU-I/2018 maupun Perkara No. 17/KPPU-I/2018.

Sedangkan PT Yunita Putri Tunggal dan PT Nurul Ilham Pratama diduga kuat keikutsertaanya hanya sebagai pendamping.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved