Cegah Korupsi Dana Desa, Kajati Ceramahi 88 Kepala Desa di Sulbar

Tarmizi memberikan gambaran bagaimana mengelolah dan memanfaatkan dana Desa yang baik menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Cegah Korupsi Dana Desa, Kajati Ceramahi 88 Kepala Desa di Sulbar
handover
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Tarmizi bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (19/2/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Tarmizi bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (19/2/2019).

Didampingi Ketua TP4D Kejati, Tarmizi hadir dalam rangka memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk memberikan ceramah Umum di hadapan seluruh Kepala Desa, OPD dan SKP Kabupaten Mamuju.

Baca: Berlubang, Pengendara Harap Ruas Jalan di Lau dan Maccopa Maros Diperbaiki

Baca: Kemenpan RB Kumpulkan Gubernur dan Bupati Wilayah Timur Indonesia di Makassar

Ceramah umum disampaikan dengan mengangkat tema peran Kejaksaan dalam mengawal dana desa melalui program Jaga Desa untuk optimalisasi pemanfaatan dana Desa.

"Peserta dihadiri sekitar  88 Kepala Desa, 13 Lurah, 11 Camat, sebanyak 33 OPD, serta jajaran pejabat esalon di jajaran Pemda Mamuju," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin.

Di hadapan peserta, Tarmizi memberikan gambaran bagaimana mengelolah dan memanfaatkan dana Desa yang baik menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Baca: Bawa Sabu, Tim Respon Sabhara Polres Pelabuhan Makassar Ringkus Pekerja Sablon

Menurutnya membangun Desa penting dalam menunjang kelangsungan pembangunan Nasional, kita harus bergerak bersama dan bersinergi sehingga pembangunan Daerah dapat terdorong secepat mungkin.

Dalam pertemuan ini, Tarmizi juga menyampaikan  Kejaksaan dalam mendorong percepatan pembangunan telah dilounching program Jaga Negeri, yang implemntasinya termasuk dalam Jaga Desa bagian sebagai Jaga Negeri.

Baca: Jokowi Sebut Tak Ada Kebakaran dalam 3 Tahun Terakhir, Ternyata 100 Hektar Lahan Terbakar di Riau

Sebab, wajib bagi Kejaksaan untuk ambil andil dalam mendorong percepatan pembangunan dengan menjaga Desa,  wujudnya Kejaksaan berjalan bergandengan tangan dengan aparatur Desa dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran Desa sebaik mungkin.

"Bukan laginya eranya saling berhadap hadapkan, Jaman Now jamannya Pencegahan, Kejaksaan tampil sebagai sarana pendorong pembangunan, Kejaksaan bukan Industri, dimana industri itu ukurannya semakin banyak menghasilkan produksi maka dianggap produktif. Kejaksaan harus tampil dalam mengurangi pertumbuhan kejahatan semakin meninggkat," kata Tarmizi dalam rilisnya.

Baca: Kisah Annas, Hidupi Keluarga dari Jualan Pakaian di Pinggiran Jl Pahlawan Jeneponto

Selain itu, Tarmizi mempernalkan peran Fungsi Datun baik selaku pengacara Negara maupun sebagai bidang yang memiliki fungsi dalam memberikan pelayanan Hukum, pertimbangan Hukum.

Serta Audit Hukum ketika Pemerintah membutuhkan dan TP4D dalam mengawal pembangunan Daerah sehingga bisa tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.(*)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Follow juga akun instagram tribun-timur.com:

Penulis: Hasan Basri
Editor: Hasrul
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved