Citizen Reporter

Prof Henri Subiakto Jelaskan Motif Penyebaran Hoax hingga Upaya Pemerintah untuk Membasmi

DINAS Komunikasi dan Informatika Kota Makassar berpartisipasi pada Bimtek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Prof Henri Subiakto Jelaskan Motif Penyebaran Hoax hingga Upaya Pemerintah untuk Membasmi
DOK DINAS KOMINFO MAKASSAR
Staf Ahli Bidang Hukum Menteri Kominfo, Prof Henri Subiakto (depan, berdiri) menjadi narasumber pada Bimtek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Media Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dan Wilayah Indonesia Timur. Kegiatan ini digelar Seksi Kemitraan Komunikasi Media, Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik pada Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulsel, di Hotel Santika, Jalan Sultan Hasanuddin, Makassar, Jumat (15/2/2019). 

Selain motif sosial itu, ada pula motif politik, yaitu terlalu samangat dan fanatik menganggap pilihan politiknya paling benar, lalu ingin mempengaruhi yang lain.

Menyebarkan informasi yang dia sukai karena sesuai sikapnya.

"Mereka tidak sadar bahwa kebiasaan mereka ini dimanfaatkan oleh produsen hoax dan mereka yang sengaja menciptakan hoax untuk kepentingan politik dan ekonomi. Repotnya orang yang percaya dan ikut menyebarkan hoax ini cukup banyak, sebagai menjadi fenomena sosial yang mengancam integritas bangsa," kata Prof Henri Subiakto.

Selain itu, pemerintah juga bersikap tegas terhadap masyarakat yang menyebarkan kabar yang belum benar sumbernya, apalagi kalau itu hoax sampai meresahkan.

Penyebarnya terancam pidana sesuai Pasal 28 UU ITE.

Melalui UU ITE, pemerintah berharap bisa mengurangi penyebaran kabar hoax, apalagi dengan kemajuan teknologi infomasi dapat membuat masyarakat akan rentan terpapar, bahkan ikut menyebarkan informasi hoax.

Menurut Prof Henri Subiakto, bagi sebagian kalangan, UU ITE dinilai sebagai alat memberangus kebebasan berpendapat, padahal itu tidak benar sama sekali.

"Dalam UU ITE, tidak ada satu pasal pun yang melarang atau menekan kebebasan berpendapat. Kalau UU ITE disebut pasal karet, itu jelas salah, dan lebih merupakan opini politik," kata Prof Henri Subiakto.

Hoax harus dilawan oleh semua pihak yang mencintai bangsa ini.

Kenapa hoax harus yang dilawan?

Karena keberadaan hoax merendahkan daya nalar, mengobarkan kebencian, dan memunculkan permusuhan antaranak bangsa.

Ketika orang Indonesia itu khawatir secara berlebihan dan membenci pada kelompok atau pihak lain, maka itu ciri-ciri sudah terpengaruh hoax.(*)

Penulis: CitizenReporter
Editor: Edi Sumardi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved