Kepala Kesbangpol Dikeluhkan, Komisi II DPRD Wajo: Perlu Dievaluasi

Komisi II DPRD Wajo menyoal kebijakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Wajo, Muhammad Yusuf.

Kepala Kesbangpol Dikeluhkan, Komisi II DPRD Wajo: Perlu Dievaluasi
TRIBUN TIMUR/HARDIANSYAH ABDI GUNAWAN
Komisi II DPRD Wajo pun melakukan konsultasi bersama Pemda Wajo di Jakarta pada Kementrian Dalam Negeri, Selasa (12/02/2019) kemarin. 

TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menyoal kebijakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Wajo, Muhammad Yusuf.

Kebijakan yang dimaksud Komisi II DPRD Wajo, mewajibkannya seluruh kelompok masyarakat penerima hibah dan bantuan sosial untuk mengurus Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai dengan Permendagri nomor 57 tahun 2017 tentang sistem informasi pendaftaran organisasi masyarakat. Padahal, sudah Permendagri nomor 123 tahun 2018.

"Jadi dulu sebelum keluar Permendagri (nomor 123 tahun 2018) ini, para penerima hibah bansos diwajibkan mengurus SKT, karena tanpa SKT maka tidak bisa menerima hibah dan bansos dari pemerintah," kata Sekertaris Komisi II DPRD Wajo, Andi Gusti Makkarodda, Kamis (14/02/2019).

Baca: 13 Daftar Ucapan dan Kata Mutiara Valentine Day Sangat Romantis untuk Pasangan Cocok di IG, WA & FB

Baca: Meski Menangis, Jaksa Tetap Minta Hakim Tuntut Istri Bos Abu Tour Dihukum 20 Tahun Penjara

Baca: Reino Barack dan Syahrini Dikabarkan Segera Menikah, Inilah Pengakuan Blak-blakan Petugas KUA Yasmin

Masalahnya, bagi para kelompok tani yang hendak menerima bantuan sosial atau pun hibah dari pemerintah dipersepsikan sebagai organisasi masyarakat.

"Ini satu regulasi yang berubah dari tahun ke tahun. Permendagri 13 tahun 2018 menyatakan syarat penerima bansos dan hibah bagi ormas maka harus memiliki SKT. Nah kelompok tani oleh persepsi Kadis Kesbangpol dikategorikan sebagai ormas," katanya.

Masalah tersebut telah acap didiskusikan. DPRD Wajo sendiri telah berulang kali mengundang pihak kesbangpol dan beberapa organisasi perangkat daerah.

"Sayangnga, Kadis Kesbangpol selalu punya dalih untuk tidak menghadiri rapat," katanya.

Bahkan, Bupati Wajo periode 2014-2019, Andi Burhanuddin Unru telah melakukan rapat untuk membahas khusus hal tersebut dengan beberapa dinas pada penghujung masa jabatannya. Namun, hingga berhenti jadi bupati, hasilnya tetap sama yakni Kadis Kesbangpol tetap kukuh mempertahankan pendapatnya yang mewajibkan seluruh kelompok masyarakat untuk mengurus SKT sesuai Permendagri nomor 57 tahun 2017 bagi para kelompok masyarakat penerima hibah dan bantuan sosial.

Tidak puas dengan polemik yang dianggap membuat susah masyarakat tersebut, Komisi II DPRD Wajo pun melakukan konsultasi bersama Pemda Wajo di Jakarta pada Kementrian dalam negeri, Selasa (12/02/2019) kemarin.

Dalam forum konsultasi yang dihadiri oleh pimpinan DPRD Wajo Risman Lukman, anggota komisi II DPRD Wajo, Asisten I Bidang urusan Pemerintahan Andi Oddang, serta beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah dinyatakan SKT bagi penerima hibah dan bantuan sosial tidaklah wajib untuk seluruh kelompok masyarakat.

Halaman
12
Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved