Kopel Sebut Keterbukaan Publik OPD di Sinjai Masih Minim

KOPEL Sinjai merilis hasil uji akses permohonan dokumen publik kepada 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Kopel Sebut Keterbukaan Publik OPD di Sinjai Masih Minim
Ahmad Tang
Kordinator Kopel Sinjai Ahmad Tang.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUN TIMUR.COM, SINJAI - Komite Pemantau Legisatif (Kopel) sinjai, Sulawesi Selatan merilis hasil uji akses permohonan dokumen publik kepada 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten sinjai.

Dari hasil uji akses tersebut hanya 20 persen OPD yang menanggapi dan merespon dengan memberikan informasi kepada pemohon, sementara 80 persen tidak menanggapi dan merespon.

Adapun dokumen publik yang diminta oleh pemohon dalam hal ini Kopel yakni Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Baca: VIDEO: Warga Coddong Sinjai Borong Curhat Perilaku Caleg Jelang Pemilu

Baca: Nelayan Sinjai Temukan Ikan Paus di Pasi Labingkung

Baca: Pantau Kesehatan Masyarakat, Tim Medis Dinkes Sinjai Kunjungi Rumah Warga Tiap Bulan

"OPD yang menanggapi dan merespon permintaan dokumen pemohon yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kesbangpol, Dinas Pendidikan, DP3AP2KB, Bappeda dan Dinas Peternakan," kata Direktur KOPEL Sinjai Ahmad Tang, Rabu (6/2/2019).

Direktur KOPEL Sinjai Ahmad Tang menyampaikan bahwa rendahnya respon OPD memberikan informasi kepada pemohon menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan badan publik terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lanjut Ahmad, dalam UU KIP bahwa setiap badan publik wajib menyediakan dan mengumunkan informasi baik secara berkala, serta merta dan disediakan setiap saat. Dokumen Renja, Renstra dan RKA menurut Ahmad Tang bukan dokumen yang dirahasiakan karena dokumen tersebut merupakan dokumen publik.

Ahmad Tang khawatir, rendahnya komitemn OPD menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan berpotensi menyuburkan praktek-praktek korupsi. Selain itu, menurut Ahmad Tang, OPD yang tidak transparan ke publik tidak memiliki komitmen kuat mempercepat pencapaian visi dan misi Pemerintahan Andi Seto – Andi Kartini di mana dalam salah satu misinya menciptakan pemerintahan yang profesional dan terbuka, tegas Ahmad Tang.

Kopel menyarankan agar memaksimalkan kembali fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setiap OPD dilingkup Pemerintah Daerah.

Ia mengatakan, belum termasuk di wilayah kecamatan dan di 67 desa yang tersebar di Kabupaten Sinjai

Subscribe untuk Lebih dekat dengan tribun-timur.com di Youtube:

Jangan lupa follow akun instagram tribun-timur.com

UPDATE Pendaftaran CPNS 2019 Diundur ke Juni, PPPK atau P3K Tetap Februari, Cek Formasi dan Tahapan

Belum Daftar SNMPTN 2019, Pusing Pilih Kampus? Cek Dulu 14 PTN Terbaik di Indonesia, Ada Nama Unhas

Penulis: Samsul Bahri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved