Swiss & Indonesia Teken MoU Pengembalian Bukti Money Laundering dan Korupsi

Perjanjian ini memungkinkan Indonesia meminta pengembalian bukti-bukti uang hasil kejahatan korupsi dan money lundering yang ada di bank-bank di Swiss

Swiss & Indonesia Teken MoU Pengembalian Bukti Money Laundering dan Korupsi
dok Kemenkumham
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan perwakilan Swiss Karin Keller-Sutter saat penantangan MoU Pengembalian Bukti Money Laundering dan Korupsi 

Swiss & Indonesia Teken MoU Pengembalian Bukti Money Laundering dan Korupsi

SWISS, TRIBUN-TIMUR.COM – Pemerintah Indonesia dan Swiss meneken perjanjian kerja sama bilateral bisang hukum pidana dalam memerangi korupsi dan pencucian uang (money laundring), Senin (4/2/2019) waktu Swiss atau Selasa (5/2/2019) waktu Indonesia.

Perjanjian ini memungkinkan Indonesia meminta pengembalian bukti-bukti uang hasil kejahatan korupsi dan money lundering yang ada di bank-bank di Swiss, yang selama ini terkendala masalah hukum.

Dilansir dua situs resmi pemerintah www.admin.ch/gov dan https://www.swissinfo.ch/, kabar ini menyebutkan pemerintah Indonesia diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Sedangkan Swiss diwakili Karin Keller-Sutter, pejabat hukum yang belum sepekan dilantik menjadi Menteri Kehakiman negara federasi ini.

Usai tekan kesepakatan keduanya berjabat tangan dan elar konferensi pers dengan belasa wartawan dari dua negara.

Swiss & Indonesia Teken MoU Pengembalian Bukti Money Laundering dan Korupsi
Swiss & Indonesia Teken MoU Pengembalian Bukti Money Laundering dan Korupsi (dok Menkumham)

Dokumen perjanjian di tekan di sebuah gedung federal di Kota Bern, ibu kota pemerintahan Swiss. Bern adalah kota terbesar ke -4 di Swiss setelah Zürich, Jenewa dan Basel.

Dokumen perjanjian berkop; The bilateral agreement on mutual legal assistance antar kedua negara ini, sebelumnya sudah mendapat persetujuan Federal Council, otoritas tertinggi di pemerintah Swiss, September 2018 lalu.

Dengan adanya perjanjian bilateral ini, membuka peluang penyidik dan otoritas hukum Indonesia, untuk menarik uang hasil korupsi atau uang hasil kejahatan terorganisir, seperti pencucian uang, dan terorisme.

Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini adalah bagian dari strategi negara-negara dunia dalam memerangi kejahatan internasional.

Halaman
12
Penulis: Thamzil Thahir
Editor: Ilham Arsyam
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved