Pemkab-DPRD Bantaeng Telorkan Tujuh Perda Sepanjang 2018

Kabag Hukum Setda Bantaeng, M Rivai Nur menjelaskan bahwa tujuh perda dimaksud adalah inisiatif Pemkab Bantaeng.

Pemkab-DPRD Bantaeng Telorkan Tujuh Perda Sepanjang 2018
M Rivai Nur
Kabag Hukum Setda Bantaeng, M Rivai Nur. 

Laporan Wartawan TribunBantaeng.com, Edi Hermawan

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - Ada tujuh Peraturan Daerah (Perda) yang rampung di Kabupaten Bantaeng selama tahun 2018.

Kabag Hukum Setda Bantaeng, M Rivai Nur menjelaskan bahwa tujuh perda dimaksud adalah inisiatif Pemkab Bantaeng.

"Untuk tahun 2018 ini, ada tujuh Perda inisiatif yang kami usulkan dan dinyatakan rampung," ujarnya kepada TribunBantaeng.com, Senin (4/2/2019).

Menurutnya, dari tujuh itu terdapat tiga Perda rutin yakni Perda nomor 1 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban APBD 2018.

Perda nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD TA 2018 dan Perda nomor 7 Tahun 2018 tentang APBD 2019.

"Sedangkan Perda nomor 3 tahun 2018 adalah Perda tentang pencabutan beberapa Perda," tambahnya.

Pencabutan beberapa Perda itu lantaran dianggap sudah tidak sesuai dengan aturan yang lebih diatasnya.

Perda dimaksud adalah Perda Irigasi, Perda Administrasi Kependudukan dan Perda Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

"Sedangkan untuk Perda nomor 4 Tahun 2018 adalah Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah," jelasnya.

Sedangkan Perda nomor 6 Tahun 2016 adalah Perda pencabutan Perda nomor tahun 2015 tentang perubahan Perda nomor 3 Tahun 1982 tentang pendirian Perusda tingkat II Kabupaten Bantaeng.

Penanganan kemiskinan dan Perlindungan sosial bagi warga miskin dan penyandang dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Bantaeng.

Penulis: Edi Hermawan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved