APES! Rudiantara Dilapor ke Bawaslu terkait 'Yang Gaji Kamu Siapa', Dianggap Rugikan Prabowo-Sandi

Buat heboh dengan pernyataannya 'YangHajiKamuSiapa', Menteri Komunikasi dan Informatikan ( Menkominfo) Rudiantara dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu

APES! Rudiantara Dilapor ke Bawaslu terkait 'Yang Gaji Kamu Siapa', Dianggap Rugikan Prabowo-Sandi
Tribunnews
APES! Rudiantara Dilapor ke Bawaslu terkait 'Yang Gaji Kamu Siapa', Dianggap Rugikan Prabowo-Sandi 

APES! Rudiantara Dilapor ke Bawaslu terkait 'Yang Gaji Kamu Siapa', Dianggap Rugikan Prabowo-Sandi

TRIBUN-TIMUR.COM - Buat heboh dengan pernyataannya 'YangGajiKamuSiapa', Menteri Komunikasi dan Informatikan ( Menkominfo) Rudiantara dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu). 

Pihak Advikat Cinta Tanah Air ( ACTA) melaporkan Menteri Jokowi tersebut.

Dikutip tribuntimur dari Kompas.com, Rudiantara dilaporkan karena dinilai melakukan tindakan yang menguntungkan dan merugikan satu di antara peserta pemilu.

"Di situ tindakannya menggiring, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan bagi salah satu paslon," kata anggota ACTA Nurhayati di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (1/2/2019).

Baca: 40 Komputer SMAN 1 Jeneponto Rusak Hambat Simulasi UNBK

Baca: Gakkum KLHK Toraja Utara Diduga Bebaskan Truk Pengangkut Kayu Ilegal

Baca: Kapolsek dan Danramil Tamalatea Jeneponto Kompak Bersihkan Material Pascabanjir

Rudiantara dilaporkan ACTA karena dinilai menguntungkan pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf dan merugikan Prabowo-Sandiaga

Menurut ACTA, Rudiantara telah menggiring opini publik untuk tidak memilih paslon nomor urut 02.

"Selalu dikatakan mana yang nyoblos nomor satu, mana yang nomor dua. Seolah-olah audiens harus semua nyoblos nomor satu. Seakan-akan ya, walaupun tidak ada kalimat seperti itu, penggiringan sudah ada," ujar Nurhayati.

Baca: Warga Sabbangparu Wajo: PSM Makassar Bakalan Libas Tamunya

Baca: Dua Kali Gempa Guncang Mamasa Siang Ini

Baca: TRIBUNWIKI: Mau Nonton? Ini 8 Film yang Tayang di Mtos XXI Akhir Pekan, Sinopsis, dan Trailernya

Rudiantara diduga telah melanggar Pasal 282 dan 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam Undang-Undang tersebut, pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

Halaman
1234
Editor: Rasni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved