Kasus Penipuan Abu Tours

Jaksa Pastikan Banding Atas Vonis Denda Bos Abu Tours Hamzah Mamba Rp 500 Juta

JPU Kejaksaan Tinggi Sulselbar sependapat dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap CEO Abu Tours Hamzah Mamba

Jaksa Pastikan Banding Atas Vonis Denda Bos Abu Tours Hamzah Mamba Rp 500 Juta
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
CEO Abu Tours Hamzah Mamba mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Makassar, Sulsel, Senin (28/1/2019). Hamzah Mamba divonis 20 tahun penjara dengan denda Rp500 juta karena dinilai terbukti melakukan penggelapan dan pencucian uang milik calon jamaah Umrah Abu Tours senilai Rp 1,2 triliun. 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulselbar sependapat dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap CEO PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours ) Hamzah Mamba selama 20 tahun penjara.

Hanya saja, ia tidak sependapat dengan vonis denda yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa sebanyak Rp 500 juta. Dalam tuntutan JPU sendiri terhadap terdakwa hanya Rp 100 juta.

JPU Nana Riana tidak sependapat dengan hakim karena dinilai semakin tinggi denda yang dibebankan kepada terdakwa, maka akan merugikan korban calon jamaah terhadap hak haknya untuk memperoleh ganti rugi.

Pasalnya, aset yang nantinya disita di kurator bakan digunakan untuk membayarkan denda yang semestinya dipakai mengurangi beban kerugian calo jamaah .

"Kami menilai kalau semakin besar denda dijatuhkan, maka akan mengurangi hak dari jamaah (atas aset yang berada dikurator). Dan Kami sudah ajukan kemarin" kata Nana.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebelumnya menjatuhkan 20 tahun penjara terhadap CEO PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours) Hamzah Mamba.

Putusan ini dibacakan langsung oleh Majelis Hakim yang dipimpin langsung Denny Lumban Tobing dan dua hakim anggota lainya di ruang sidang utama, Senin (28/01/2019).

Dalam materi putusanya, Hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 372 juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP tentang penggelapan.

Serta pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved