Walhi: Tambang Ilegal Penyebab Bencana Ekologi Terparah di Sulsel

Ribuan warga menjadi korban didalam bencana ekologis ini, bahkan menjadi bencana ekologi yang terparah di Sulsel.

Walhi: Tambang Ilegal Penyebab Bencana Ekologi Terparah di Sulsel
TRIBUN TIMUR/MUH ASIZ ALBAR
Direktur Walhi Sulsel, Muh Al Amin 

Laporan Waryawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel menilai, banjir dan tanah longsor di 10 Kabupaten Kota di Provinsi Sulsel merupakan potret buruk pengelolaan sumber daya alam dan tata ruang.

Ribuan warga menjadi korban didalam bencana ekologis ini, bahkan menjadi bencana ekologi yang terparah di Sulsel. Dimana, bemcana ini menerjang mulai di Makassar, Soppeng, Jeneponto, Barru, Wajo, Maros, Sidrap, dan Pangkep.

Menurut Direktur Walhi Sulsel M. Amin, tentu bencana ini pemicu awalnya pada faktor hidrometereologi. Dimana terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan juga angin kencang di Sulsel secara beruntun.

"Lihat, jika kondisi lingkungan kita baik-baik saja dan pemanfaatan ruang di atur dengan benar dan ditaati semua pihak, maka tentu tidak akan terjadi bencana separah ini," ungkap Amin kepada tribun timur.com, Kamis (24/1/1019) malam.

Walhi Sulsel mengapresiasi sikap cepat Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dengan meninjau langsung kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang yang dimana, Wlahi telah menegaskan mengalami degradasi yang sangat drastis.

Menurut catatan Walhi, masih ada lagi enam aktivitas tambang yang beroperasi sepanjang aliran di sungai Jeneberang. Aktivitas ini tentunya membuat laju sedimentasi meningkat cepat sehingga membuat pendangkalan pada sungai.

"Pihak pemerintah dan penegak hukum sepertinya terus membiarkan aktivitas tambang tersebut yang hingga kini kami duga tak satupun memiliki izin lakukan penggalian tambang," tegas Amin.

Sekali lagi kata Amin, Ini adalah sebuah momentum yang tepat bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan Kota, untuk meriview dan menindak semua kegiatan ekstraktif mulai dari hulu-hilir, terlebih yang tidak miliki dokumen lingkungan, karena itulah yang paling berkontribusi terhadap bencana ekologis saat ini.

Bukan hanya itu, kegiatan di pesisir terutama reklamasi juga penting untuk diriview. Karena bagaimanapun juga pesisir adalah tempat akhir air mengalir, sehingga tidak boleh ada lagi kegiatan reklamasi yang dapat menghambat aliran air ke laut. Dan Pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas untuk keselamatan banyak orang di Sulsel.

Amin meminta, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota juga harus melakukan revisi peraturan soal pemanfaatan ruang RTRW, RDTR, dan RTBL. Pengaturan tata ruang dan wilayah harus diintegrasikan dengan peta rawan bencana milik BPBD.

Hal ini sangat penting sebagai acuan dalam pengaturan pemanfaatan ruang, perizinan, dan tentu memiliki peran besar dalam meminimalkan risiko bencana.

"Ada juga hal penting lainnya adalah soal keterbukaan informasi publik. Kini kita sangat sulit mengakses peta-peta terkait daerah rawan bencana terbaru, peta perda RTRW, RDTR, RBTL, dan peta lokasi izin usaha baik pertambangan maupun pemanfaatan hutan. Padahal, jika informasi seperti ini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat lewat website pemerintah, maka semua pihak dapat melakukan pengawasan sehingga apabila ada kejanggalan di lapangan dapat dilaporkan secepatnya," ujar Amin.

Amin menambahkan, pada akhirnya ini akan membantu semua pihak dalam hal mewujudkan lingkungan yang baik dan tentunya dapat meminimalkan risiko dari bencana ekologis yang terjadi saat ini tidak terulang di kemudian hari.

Penulis: Darul Amri Lobubun
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved