Prof Marzuki: Gini Ratio Memang Turun, Tetapi Faktanya Masih Tinggi

Angka ini turun sebesar 0,041 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 yang besarnya 0,429.

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Hasrul
Edi Hermawan/TribunBantaeng.com
Ekonom Regional Sulawesi Selatan, Prof Marzuki DEA didaulat sebagai narasumber pada Talk Show Stakeholder Day di Kantor KPPN Bantaeng, Jl Teratai, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Selasa (28/8/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Selatan yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,388.

Angka ini turun sebesar 0,041 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 yang besarnya 0,429.

Baca: Sejumlah Tokoh dan Pejabat Melayat ke Rumah Duka Almarhum Tony Gozal

Baca: PSM Makassar Sudah Tentukan Sosok Pelatih Baru, Appi: Tinggal Finalisasi

Baca: Bantah Personelnya Lakukan Pungli, Dirlantas Polda Sulsel Cari Sopir yang Ngaku Korban

Akademisi Unhas, Prof Marzuki DEA yang dihubungi, Minggu (20/1/2019) menuturkan, posisi indeks gini ratio sepeti itu baik atau buruk tentunya relatif.

"Tapi secara umum tentu sudah baik karena indeksnya semakin kecil dari periode sebelumnya. Tapi dari sisi faktual tentunya angka itu relatif masih tinggi, jika dibanding pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi," kata Marzuki.

Karena normalnya, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di angka 7,14 persen misalnya, tentunya kue ekonomi yang besar tersebut dapat terbagi denga baik.

Baca: Jadi Motor Serangan, Wabup Luwu Timur Permalukan Pamkot Palopo, Skor 4-1

Baca: VIDEO: Suasana Creativity Day e-School Pinrang di Masjid Al-Munawwir

Baca: Dapat Kiriman Video dari Pemain PSM Makassar, Robert Sedih

 

"Tapi nyatanya dengan angka tersebut belum terlalu baik pembagian pemerataannya. Karena yang terbanyak menikmati, jelas masih kelompok yang terlibat aktif dalam aktifitas ekonomi," kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas itu.

Artinya, itu hanya ada pada golongan masyarakat tertentu yang menguasai asset ekonomi dan keuangan utama. Bukan masyarakat kebanyakan.

"Masyarakat kebanyakan jelas masih banyak hidup di tengah kesulitan, karena mereka tidak punya asset dan akses yang memadai untuk terlibat dalam aktifitas produktif," ujarnya.

Sehingga pemerintah mempunyai peran besar untuk memperbaiki situasi itu dengan kebijakan yang benar-benar memihak kepada kegiatan masyarakat yang dominan di sektor UMKM.

Baca: Bupati dan Wabup Sidrap Hadiri Acara Adat Towani Tolotang

Baca: Surat Pemberhentian Edy Rahmayadi Beredar, Bukan Mengundurkan Diri?

"Dimana selama ini kelompok usaha inilah yang menjadi tulang punggung ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tapi nilai tambah ekonominya masih sangat terbatas, sehingga tentu saja kue ekonomi yang dinikmati juga terbatas," ujar Ketua STIM Nitro Makassar itu.

Beberapa kebijakan yang dapat digerakkan pemerintah berupa kebijakan antara lain, membantu kemudahan usaha, perizinan, membantu akses ke sektor pendanaan, termasuk pendampingan manajemen dan akuntansi, termasuk jeringan, perpajakan yang betul-betul diimplementasikan.

"Bukan hanya jadi visi-misi dan jargon politik untuk mencari citra kepada masyarakat. Karena faktanya, saat ini banyak dari UMKM tersebut tidak berkembang dan bahkan mati suri," ujarnya.(*)

Baca: TRIBUNWIKI: Profil Kecamatan Mappedeceng Luwu Utara

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved