Gubernur Sulteng Ingatkan Bupati Taati Aturan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Untuk pengajuan izin perjalanan dinas luar negeri kata Longki, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulteng selambat-lambatnya

Gubernur Sulteng Ingatkan Bupati Taati Aturan Perjalanan Dinas Luar Negeri
Abdul Humul Faaiz/tribunpalu.com
Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola saat memberikan sambutan pada pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala terpilih, Kasman Lassa dan Moh Yasin, di Ruang Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (16/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribupalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUN-TIMUR, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola mengingatkan para Kepala Daerah di Sulawesi Tengah untuk menaati peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI terkait perjalanan dinas luar negeri.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Gubernur longki berharap agar para pejabat yang ingin melakukan perjlanan dinas luar negeri untuk mengikuti segala mekanisme yang telah ditetapkan.

Untuk pengajuan izin perjalanan dinas luar negeri kata Longki, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulteng selambat-lambatnya 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.

"Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada bupati seluruhnya, dan wakil bupati dan anggota DPRD se-Provinsi Sulawesi Tengah tanpa terkecuali. Sebelum berangkat, harus permohonan izinnya 14 hari sebelum tanggal keberangkatan," kata Longki mengingatkan.

Apabila kurang dari itu, maka izin tidak akan disetujui. Apalagi saat ini telah dimudahkan dengan menggunakan sistem online.

"Sudah ada sosialilasinya, kemarin saya sudah menerima surat langsung dari Menteri Dalam Negeri bahwa semua proses perizinan melalui online," jelasnya.

"Jadi tidak perlu lagi bawa ke Jakarta, bawa ke mana-mana, semua memalui online, dari provinsi kami kirimkan ke Kementerian Dalam Negeri, tinggal menunggu disetujui atau tidak," tambahnya.

Longki berharap agar para Kepala Daerah dan pejabat DPRD di Sulawesi Tengah untuk memperhatikan hal tersebut agar kejadian yang dialami Bupati Bolaang Mongondow tidak terulang.

"Saya kira semua sudah tahu, semua sudah baca, kalau ada penundaan atau skors jabatan selama 3 bulan, jadi tidak menjabat selama 3 bulan. Artinya diberhentikan sementara dari jabatan bupati. Jadi jangan sampai kejadian itu menimpa kita semua di Provinsi Sulawesi Tengah," harapnya.

Longki berujar hal ini sengaja Disampaikan agar kedepan tidak ada pejabat Bupati dan Wakil Bupati mendapat teguran dari Mendagri karena tidak mematuhi aturan tersebut.

"Teguran ini apabila selama 3 bulan tidak melapor, maka akan dikenakan sanksi," tandasnya.

Penulis: abdul humul faaiz
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved