DPRD Bulukumba Minta Inspektorat Usut Pembelian Mobil Ambulans di Desa Topanda

Ketua Komisi A DPRD Bulukumba, Muhammad Thamrin, yang memimpin rapat tersebut, meminta Inspektorat untuk fokus menyelesaikan

DPRD Bulukumba Minta Inspektorat Usut Pembelian Mobil Ambulans di Desa Topanda
firki/tribunbulukumba.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, melakukan rapat dengar pendapat (RDP), terkait dugaan mark up anggaran pembelian ambulans di Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, melakukan rapat dengar pendapat (RDP), terkait dugaan mark up anggaran pembelian ambulans di Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale.

RDP tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi A DPRD Bulukumba, Jl Sulthan Hasanuddin, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Rabu (16/1/2019).

Turut hadir dalam RDP tersebut, yakni perwakilan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Inspektorat, Kepala Desa Topanda Andi Djemma, dan pihak terkait lainnya.

Ketua Komisi A DPRD Bulukumba, Muhammad Thamrin, yang memimpin rapat tersebut, meminta Inspektorat untuk fokus menyelesaikan dua persoalan yang disuarakan masyarakat Desa Topanda, salah satunya pengadaan ambulans desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp114 juta.

"Inspektorat harus lakukan audit pengadaan ambulans yang dianggap tidak sesuai fisiknya dan auditnya harus dilakukan Februari nanti," ujar Muhammad Thamrin.

Legislator Partai Nasdem itu menilai, item tersebut memang harus di audit oleh Inspektorat, pasalnya, anggaran yang digelontorkan untuk membeli ambulans tersebut terbilang cukup besar.

Sekadar diketahui, sebelumnya, Aliansi Perjuangan Masyarakat Desa Topanda, juga pernah berunjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba, Jl Rambutan, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu.

Aksi tersebut bertepatan dengan pelantikan 13 kepala desa (Kades) serentak yang berlangsung di Kantor Bupati Bulukumba, termasuk Kades Topanda, Andi Djemma.

Pengunjuk rasa meminta Kejari Bulukumba untuk segera mengusut kasus-kasus yang ada di Desa Topanda, termasuk pengadaan satu unit mobil ambulans, yang dianggap bermasalah.

Pasalnya, biaya pengadaan berbeda dengan harga mobil yang sebenarnya.

Harga mobil disebut hanya Rp 114 juta, namun dalam usulannya mencapai Rp 130 juta.

Bahkan, masyarakat menilai, bahwa harga Rp114 juta tersebut masih tergolong mahal, jika dilihat dari kondisi unit mobil yang telah dibeli.

"Taksiran masyarakat, harga mobil hanya sekitar Rp 70 juta saja, karena memang mobil bekas," ujar perwakilan masyarakat Topanda, Parawangsyah.

Penulis: Firki Arisandi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved