Realisasi PAD Kabupaten Bulukumba Hanya 71 Persen

Ali Saleng menyampaikan lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki realisasi terendah, dan lima OPD yang mencapai realisasi tertinggi.

Realisasi PAD Kabupaten Bulukumba Hanya 71 Persen
handover
Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto memimpin pelaksanaan rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Pembangunan Triwulan IV tahun anggaran 2018, di aula Bappeda, Selasa (15/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto memimpin pelaksanaan rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Pembangunan Triwulan IV tahun anggaran 2018 di aula Bappeda, Selasa (15/1/2019).

Sejumlah permasalahan mencuat dalam rapat tersebut, diantaranya minimnya realisasi program kegiatan baik fisik maupun keuangan dari perangkat daerah, beberapa kegiatan tidak cair anggarannya serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai 71 persen.

Baca: Tahun 2019, Unhas Target Tampung 40 Ribu Mahasiswa

Baca: Puluhan Pemuda dan Ibu-ibu Unjuk Rasa di Kantor Bupati Jeneponto, Ini tuntutannya

Baca: Pemkab Maros Siapkan Rp 24 M untuk Pemeliharaan Jalan, Ini Lokasinya

Menurut plt Kepala Bappeda, Ali Saleng kendala yang mempengaruhi kinerja organisasi pada tahun anggaran 2018 yang lalu disebabkan adanya defisit anggaran yang berdampak pada rasionalisasi anggaran program kegiatan.

Pada laporannya, Ali Saleng menyampaikan lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki realisasi terendah, dan lima OPD yang mencapai realisasi tertinggi.

Kelima OPD yang terendah keuangannya adalah, Dinas Pariwisata (76,26 persen), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (80,47 persen), Dinas Tenaga Kerja (81,56 persen), dan Badan Kepegawaian dan Peningkatan SDM (81,60 persen).

Baca: Ops Lilin 2018 Lancar, Polres Wajo Beri Penghargaan Kodim 1406 Wajo dan Satpol PP

Baca: Pemkab Maros Betonisasi 100 Kilometer Jalan Pedalaman, Segini Anggarannya

Baca: Detik-detik Evakuasi Buaya Seberat 600 Kg Pemangsa Wanita di Minahasa Utara, Butuh Tenaga 20 Orang

Sedangkan OPD yang memiliki realisasi keuangan tertinggi adalah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (96,92 persen), BPBD (96,79 persen), Satpol PP dan Damkar (96,71 persen), Inspektorat (96,69 persen) dan Dinas Peternakan (96,27 persen).

Wakil Bupati Tomy Satria mengingatkan jajarannya bahwa rapat monev tersebut jangan menjadi siklus yang berulang dengan membahas kendala dan tantangan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau seperti itu, lalu pembelajarannya apa? Seharusnya monev ini ada learning evaluation-nya dalam arti evaluasi tersebut menjadi pegangan agar hambatan atau kendala sebelumnya tidak terulang lagi,” ujarnya.

Dengan sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini yang semakin rigid, dan ketat, Tomy berharap para OPD mengakselerasi cara kerja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan, sehingga tidak ada lagi temuan-temuan yang berulang karena ketidakmampuan mengelola anggaran.

Baca: Inilah 3 Saudara Presiden Jokowi yang Sulit Telihat di TV, Adiknya Ternyata Meninggal

Baca: Ratusan Warga Mappedeceng Demo di Polres Luwu Utara

Baca: Daftar di snmptn.ac.id, Cek Jadwal Pendaftaran SNMPTN, UTBK dan SBMPTN 2019: Baca Tahapannya

Halaman
12
Penulis: Firki Arisandi
Editor: Hasrul
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved