ACC: KY Harus Berani Beberkan Pelanggaran dan Identitas Hakim yang Melanggar KEPPH

Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 1.719 laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

ACC: KY Harus Berani Beberkan Pelanggaran dan Identitas Hakim yang Melanggar KEPPH
dok.tribun
Direktur ACC Sulawesi Abdul Muthalib bertukar cenderamata dengan Kadisdik Sulsel Irman Yasin Limpo di ruang kerja Kadisdik Sulsel, Makassar, usai menyepakati roadhshow pemutaran Film Menolak Diam!, Rabu (31/1/2018). 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 1.719 laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dari masyarakat sepanjang 2018 tahun ini.

Sulawesi Selatan masuk dalam 10 besar urutan terbanyak yang melaporkan ke Komisi Yudisial dengan jumlah sekitar 72 pengaduan atau berada pada urutan ke tujuh.

Menurut Direktur Lembaga Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi, Abdul Mutalib, masuknya Sulsel dalam 10 besar lapor kode etik perilaku adalah indikasi masih relatif buruknya reformasi peradilan di Sulsel.

"Namun hal ini harus berbanding lurus dengan penanganan laporan itu sendiri, jika hanya sebatas terima laporan maka kinerja perwakilan KY masih jauh dari harapan publik," kata Talib kepada Tribun.

Talib menyampaikan dari 72 laporan tersebut, KY mestinya menguraikan secara detil dalam kasus apa saja? progress laporan publik seperti apa dan langkah yang sudah dilakukan.

Sebagai pertanggjwbn publik progress laporan harus juga disampaikan, sehingga marwah KY sebagai representasi kontrol publik tergada lembaga peradilan tetap terjaga.

Talib mengaku secara subyektif, ACC tidak melihat ada peran serius yang dilakukan Perwakilan KY Sulsel menjalankan check and balance, menjaga sistem akuntabilitas peradilan di Sulsel.

Buktinya ada beberapa laporan kasus tidak ada tindak lanjut, pemantauan kasus korupsi tidak berjalan dan beberap kasus tersebutt di vonis bebas.

"Bahwa dengan dalih masih lemahnya kewenangan ky perwakilan tidak serta merta menjadi alasan lemahnya kinerja ky perwakilan," tuturnya.

Satu hakim yang dijatuhi sanksi kata Talib mestinya juga dibeberkan jenis pelanggarannya apa dan sanksinya serta identitas hakim itu.

"Semestinha transparan menyebutkan jenis pelanggarannya apa dan hakim siapa. Apalagi ini cuma 1 dari 72 laporan," ujarnya

Jika ingin mendapat kepercayaan publik kata Talib, KY perwakilan mesti lebih kreatif dalamm melakukan pengawasan hakim, menjawab laporan publik dan menjelask sejaumana progress nya

Penulis: Hasan Basri
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved