DPRD Sulsel Rekomendasi Pemprov Tidak Alihkan Lahan Masjid Al Markaz

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan telah menggelar rapat paripurna untuk rencana hibah Lahan Al Markaz

DPRD Sulsel Rekomendasi Pemprov Tidak Alihkan Lahan Masjid Al Markaz
DPRD Sulsel
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan telah menggelar rapat paripurna untuk rencana hibah Lahan Al Markaz Al Islami Jenderal Muhammad Yusuf di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Rabu (25/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan telah menggelar rapat paripurna untuk rencana hibah Lahan Al Markaz Al Islami Jenderal Muhammad Yusuf di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Rabu (25/12/2018).

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah memimpin langsung rapat paripurna.

Empat pimpinan juga hadir yakni Ketua DPRD Sulsel M Roem, Wakil ketua DPRD Sulsel Yusran Sofyan, Ashabul Kahfi dan Syaharuddin Alrif.

Hadir juga Penjabat Sekretaris Ashari Radjamilo.

Dari rapat ini, semua fraksi setuju untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

"Jadi, ada tiga putusan dewan dalam bentuk rekomendasi ke gubernur," kata Armin.

Armin menegaskan semua
fraksi setuju dalam paripurna sehingga putusan ini sah menjadi putusan dewan.

Berikut tiga rekomendasi DPRD untuk 72.299 meter persegi.

Pertama:

Bahwa setelah memahami maksud dan tujuan awal Pendirian Islam Center AI-Markaz AI-Islami untuk mendirikan Pusat Pengembangan Peradaban Islam di Dunia Timur yang berlokasi di Makassar, adalah merupakan nilai-nilai luhur dalam membangun peradaban bangsa, sehingga dengar sendirinya menjadi kewajiban masyarakat Sulawesi Selatan untuk meneruskannya, oleh karena itu direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera menindaklanjutinya sebagaimana cita-cita idial pendiriannya;

Kedua:

Bahwa menanggapi surat dari Badan Pengurus Yayasan Al-Markaz Al Islami yang memohonkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar lahan seluas 72. 229 meter persegii dihibahkan kepada kepada Yayasan AlMarkaz Al-Islami dalam meneruskan cita-cita idial mendirikan Pusat Pengembangan Peradaban Islam di Dunia Timur di Makassar, oleh karena itu direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk bersama-sama dengan Badan Pengurus Yayasan Al-Markaz Al-lslami mencari mekanisme dan formula hukum yang tepat dalam pemanfaatan lahan dimaksud sebagaimana idialnya, tanpa peralihan hak kepemilikan dengan tetap menempatkan Gubernur Sulawesi Selatan bersama-sama dengan Ketua DPRD Sulawesi Selatan (karena jabatannya) menjadi bagian dari jajaran pengelola/pengurus.

Ketiga:

Bahwa mengingat lahan Al Markaz 72. 229 meter persegi yang beralas hak sebagai aset yang tercatat dalam neraca keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana dalam perkembangannya menghadapi gugatan hukum hak kepemilikan oleh sekurang-kurangnya dua pihak, oleh karena itu direkomendasikan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar segera menyiapkan segala daya dan upaya untuk menghadapi gugatan pihak pihak dimaksud demi mempertahankan lahan dimaksud tetap menjadi aset milik Pemerintah Proviu si Su'awesi Selatan. (*)

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved