Hari Anti Korupsi

Makna Hari Anti Korupsi Bagi Wakil Wali Kota Makassar Deng Ical

Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal MI memiliki pandangan tersendiri tentang peringatan Hari Anti Korupsi ini.

Makna Hari Anti Korupsi Bagi Wakil Wali Kota Makassar Deng Ical
Dok Tim Bappil Golkar Sulsel
Ketua Harian Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD I Partai Golkar Sulsel sekaligus Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal MI 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hari Anti Korupsi Internasional diperingati hari ini, Minggu (9/12/2018).

Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal MI memiliki pandangan tersendiri tentang peringatan Hari Anti Korupsi ini.

Deng Ical mengatakan, ia ingin semua orang menganggap bahwa korupsi itu bukan hanya sekadar aspek ekonomi, tapi juga prilaku dan norma yang harus diinternalisasi setiap orang.

Baca: Shalsadila Nur: Peringatan Hari Korupsi Penting Digelar Agar Tak Ada Lagi yang Terjerumus

Baca: Sepanjang 2018, Polres Gowa Tangani 2 Kasus Korupsi di Gowa

Baca: Dibongkar Anak Suami Kalap Saat Pergoki Istri Berzina dengan Mantan Pacar, Ini Terjadi Selanjutnya

"Korupsi itu adalah tingkah laku yang asosial sehingga orang menganggap korupsi itu bukan sekadar melanggar hukum dan hak orang, tapi korupsi memang tidak boleh dilakukan karena melanggar norma dan karakter kita," kata Deng Ical.

Politisi Golkar ini menjelaskan, korupsi bermacam-macam, mulai korupsi waktu, dan korupsi-korupsi lainnya, sehingga kita harus membiasakan diri kita supaya tidak mengkorupsi kesempatan yang diberikan orang lain.

Lanjut Deng Ical, sebagai pemimpin di Kota Makassar, untuk mencegah tindakan korupsi di jajarannya, Pemkot Makassar telah membuat pakta integritas dan juga SOP kinerja bagi ASN.

"Secara struktural kita susah membuat pakta integritas, kemudian kita juga melakukan SOP kinerja, dan itu adalah tindakan yang paling efektif menurut saya," ungkapnya.

"Kita buat pakta integritas dimana semua pelaku yang berkaitan UU nomor 5 tahun 2014, satu haripun terhukum maka itu langsung dipecat jadi PNS, dan semua yang melakukan itu langsung kehilangan jabatan. Tetapi secara fungsional dengan membut standar kinerja dan SOP maka kita tahu mana yang korupsi waktu, mana korupsi perhatian, dan lain-lain karena sudah ada tupoksi, begitu ada yang tak melaksanakan tupoksinya maka kelihatan kinerjanya," tutup Deng Ical. (*)

Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Nurul Adha Islamiah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved